Tak Ingin Salah Eksekusi, BKPSDM Tanjabbar Koordinasikan dengan BKN Pusat Soal ASN Korupsi

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjab Barat belum terima jumlah dan nama ASN aktif yang tersangkut korupsi.

Hal itu disampaikan Encep Jarkasi, Kepala BKPSDM Tanjab Barat menanggapi penandatanganan surat keputusan bersama tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, dan BKN.

Saat rakornas Encep mengatakan, hingga saat ini masih ada ASN yang aktif meski sudah mendapatkan keputusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal tindak pidana korupsi.

"Kalau dalam bahasa aturan perundang-undangan, tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan, tindak kejahatan dalam jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan. Bunyinya kira-kira seperti itu, kita lebih mengenalnya tipikor," terangnya.

Data yang dimiliki BKN dari koordinasi dengan Kementrian Hukum dan Ham ada 2.357 ASN se-Indonesia yang tersangkut kasus korupsi dan sampai saat ini masih aktif.

Sementara, Provinsi Jambi  sendiri tercatat ada 44 orang ASN yang masih aktif, dengan rincian 15 pegawai provinsi dan 29 pegawai kabupaten/kota.

Untuk kabupaten Tanjung Jabung Barat, Encep mengaku belum mengetahui berapa jumlah ASN serta nama-nama yang tersangkut korupsi.

"Dari 29 itu belum disebutkan berapa Tanjab Barat yang ada di situ," ujarnya.

Hingga saat ini, Encep masih mengkoordinasikan dengan BKN pusat untuk menerima nama-nama ASN yang tersangkut kasus korupsi. Tujuannya agar nantinya tidak salah saat mengeksekusi.

Berbagai informasi yang diterimanya akan ditindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi yang bekerja sama dengan lembaga peradilan.

"Kita akan lihat, yang jelas pak bupati sudah memerintahkan agar dilakukan proses sesuai dengan aturan," katanya.

Proses ini akan berlangsung sampai batas akhir Desember 2018, dengan melaporkan progres setiap bulannya.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil dari utusan yang berangkat ke BKN regional VII yang diwakili oleh BKD provinsi.

"Paling lambat hari Kamis atau Jumat kita sudah dapat jumlah dan angka. Apakah jumlah itu akan bertambah? Bisa jadi. Karena data itu mungkin belum final," ungkapnya.