Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Heri Prihartono
TRIBUNJAMBI.COM - Jika masyarakat Indonesia sebagian besar telah memiliki kartu jaminan kesehatan berupa BPJS dan Jamkesda, tidak demikian dengan Suku Anak Dalam (SAD). Tak semua warga SAD memiliki jaminan kesehatan.
Jika sewaktu-waktu sakit, maka tak ada yang bisa diandalkan untuk jaminan berobat seperti halnya warga pada umumnya.
Padahal, sebagian SAD telah berupaya bergabung dengan masyarakat setempat dan memiliki kartu kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Di Dinas Sosial Kabupaten Tebo bahkan tak ada dana khusus bagi pengobatan SAD jika harus dirawat di rumah sakit.
"Dana khusus untuk itu tidak ada ," ujar M Yani, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Tebo.
Dia mengatakan belum ada pendanaan untuk pengobatan, jika SAD harus ke rumah sakit. Dinas sosial tak bisa berbuat banyak dan membantu yang sifatnya sukarela.
SAD yang tak punya kelengkapan administrasi kependudukan, masih menjadi alasan tidak adanya jaminan kesehatan.
"Mau diusulkan ke Jamkesda dan kendalanya tidak punya NIK dan KK sehingga tidak ada data yang bisa kita entry," ujar Charles, Kepala BPJS Kabupaten Tebo.
Bahkan, dia menyarankan setiap pendamping melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan di dinas terkait. Setelah itu, bisa diusulkan pasalnya sisa anggaran untuk Jamkesda masih ada.
Baca: Live Streaming Semifinal BWF World Championship 2018, Mulai Pukul 10.00 WIB
Baca: Gimana Akhir Pekan Kalian? Sudah Lihat Ramalan Zodiakmu di Sabtu 4 Agustus 2018, Yuk Intip di Sini
Baca: Ratusan Orang Berhamburan ke Luar Pabrik, Teriak Barusan Be
Sampai saat ini, kuota Tebo 88.778 jiwa masih menyisakan sisa anggaran untuk peserta Jamkesda baru.
"Mereka masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendafatkan pelayanan kesehatan," kata Carles.
Dia berharap secepatnya agar ada SAD yang segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu Jamkesda.
Dalam hal ini, keaktifan pendamping setempat diperlukan agar SAD tersebut mendapatkan jaminan kesehatan.
Tumenggung beri penjelasan
Tumenggung Apung yang merupakan bagian dari kelompok SAD di Muara Kilis, menjelaskan sebenarnya kelompoknya sudah memiliki BPJS kesehatan, meskipun tak semua anggota.
BPJS Kesehatan itulah yang yang dibawa SAD di Muara Kilis untuk berobat ke Rumah Sakit Sultan Thaha Muara Tebo. Dia mengatakan kartu BPJS tersebut dibuatkan oleh pendamping setempat.
Namun, bagi Andi, pendamping SAD tersebut, meskipun memiliki kartu BPJS namun tak tahu siapa yang harus membayar iuran bulanannya.
Sehingga, dia berharap ada sosialisasi dari pihak terkait, agar masalah ini dapat diselesaikan. Apalagi banyak kartu BPJS milik SAD yang hilang.
Jika awal pembuatannya jumlahnya sekitar 49, kini sudah tak diketahui jumlah kartu BPJS yang masih ada.
"Sebagian hilang, sehingga kami belum mengetahui bagaimana prosesnya untuk mendapatkan kartu BPJS kembali," kata Andi.
Sarankan kembali ke pengobatan alami
Tumenggung Tupang mengatakan sebenarnya SAD alangkah baiknya masih menggunakan bahan pengobatan alami.
Baca: Lihat 7 Foto Artis Wanita Indonesia Dulu dan Sekarang, Awas Terkejut Melihat Perubahannya
Dia mengatakan obat alami hancur seiring dengan sudah mulai berkurangnya tanaman di hutan sehingga pemerintah diminta untuk memberdayakan tanaman obat yang baru guna pengobatan orang rimba.
"Kita butuh bantuan pemerintah," kata Tupang.
Seandainya ada bantuan untuk menanam kembali berupa bibit tanaman herbal, maka SAD akan terbantu dari sisi pengobatan.
"Masih banyak cuma lokasinya jarang cuma kalau ada bantuan pemerintah kita tanam lagi seperti jernang, obat keguguran hingga pelancar melahirkan," kata Tupang.
Kalau tak ada bantuan pemerintah kesulitan memberdayakan tanaman tersebut sehingga kalau sakit terpaksa ke rumah sakit.
"Yang zaman dulu kalau sakit masih pakai obat alam karena masih banyak bahan ramuan," jelas Tupang.
Rumah sakit pemerintah talangin
Terpisah, Direktur Rumah Sakit Sultan Thaha, dr Oktavieni Sp.AN, menjelaskan sebenarnya sebenarnya ada dana untuk pengobatan bagi masyarakat tidak mampu serta tidak mempunyai keluarga di dinas kesehatan.
Namun, kata dia, dana tersebut tidak bisa diklaim jika pasien tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK.
Hal itu yang terjadi pada SAD, sehingga pihak rumah sakit yang menanggung biaya pengobatan mereka.
"Akhirnya dilimpahkan ke rumah sakit kalau memang masuk sini. Akhirnya, mulai dari ambulans, perawatan hingga operasi, kami semua yang menanggung," ujarnya, Sabtu (4/8).
Selama kepemimpinannya, sejak Maret 2018, pembiayaan SAD ditanggung rumah sakit. Bahkan dokter pun tak dibayar dan semua dilakukan atas dasar kemanusiaan.
Baca: Akun Instagram Cut Tari & Luna Maya Mendadak Ramai Akibat Kasus Video Lamanya Dipraperadilankan
Jika dahulu ada pendanaan yang disebut dana saving maka syaratnya pun harus melengkapi administrasi.
Diakuinya, tak ada SAD yang menggunakan kartu BPJS. Namun, ada beberapa perangkat desa setempat datang memberikan surat keterangan tidak mampu, dan itupun belum mencukupi.
"Ya, sehingga kami rawat dan masukan kategori SAD pada umumnya," katanya.
Meskipun saat ini masih dibiayai pihak rumah sakit ada harapan agar mereka (SAD) dapat dicover BPJS. Pasalnya di rumah sakit juga memiliki keterbatasan.
"Ke depan memang kita berharap agar mereka sudah dicover BPJS untuk pengobatannya ," tutur dr Oktavieni.
Baca: Misi Rahasia, Tahu-tahu Suami di Pesawat Terbang, Mengungkap Kehidupan Istri Anggota Kopassus
Baca: Ini Prediksi Karier Politik Ahok Usai Bebas dari Penjara, Pengamat Bilang Bakal Moncer pada 2020
Baca: Wajah Tegang Anggota RPKAD di Pesawat, Kisah Pertempuran Vs Teman yang Membelot