Baca tanpa iklan
Tahapan CPNS 2018
Semakin dekatnya waktu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, informasi hoax banyak beredar.
Bahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus berupaya meredam informasi yang beredar.
Seperti baru-baru ini yang terjadi. Humas BKN, merespons beredarnya surat palsu tentang Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS dan Tenaga Kontrak Pengangkatan CPNS Tahun 2016-2019 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan jika sampai saat ini, perhitungan kebutuhan CPNS di pusat dan daerah belum selesai dilakukan.
Ditengarai surat laporan yang beredar tersebut diterbitkan terkait rencana Pemerintah membuka lowongan penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018.
Pernyataan itu disampaikan Ridwan terkait dalam surat laporan yang beredar tersebut juga memuat formasi sejumlah Kantor Regional (Kanreg) BKN.
Hoax Formasi CPNS 2018 (bkn.go.id)
“Pemerintah memang berencana membuka penerimaan CPNS tahun 2018 setelah proses Pilkada selesai, sekitar akhir Juni atau awal Juli. Namun sampai hari ini Pemerintah belum menerbitkan surat resmi tentang formasi CPNS TA 2018. Jadi surat tentang laporan penetapan e-formasi itu hoax ,” ujar Ridwan, di ruang kerjanya, Jumat (25/5/2018).
Ridwan menegaskan “Masyarakat agar tidak percaya pada informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi resmi penerimaan CPNS hanya dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan BKN melalui www.bkn.go.id dan kanal-kanal media sosial resmi milik BKN,” pungkasnya.
Melansir artikel dari laman menpan.go.id yang terbitkan pada 22 mei 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS tahun 2018 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Karena itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.
“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya di sela acara Buka Bersama dan Peluncuran Corporate Card BRI di Jakarta, Selasa (22/5).
Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38%.
Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.