Baca tanpa iklan
Baca: Siswi SMA Jual Keperawanan Rp 1,5 Juta untuk Bayar Sekolah, Ternyata Pembelinya Mahasiswa
“Saya menyarankan lebih baik Presiden SBY tidak tandatangani, dan kemudian serahkan kepada Presiden baru bagaimana akan menyikapi RUU tsb. Presiden baru bisa saja kembalikan RUU tsb kepada DPR untuk dibahas ulang karena beliau tidak terlibat membahas RUU tsb. Ini adalah suatu keadaan yang tidak biasa, karena sebuah RUU selesai dibahas tapi belum ditandatangi Presiden, dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum jabatannya berakhir,” ujar Yusril.
Lebih lanjut dikatakan Yusril, Kepada SBY dan beberapa menteri serta Dubes RI di Jepang yang hadir dalam pertemuan konsultasi tersebut, disepakati bahwa saya ditugasi untuk menjelaskan masalah ini kepada Pak Jokowi yang segera akan dilantik menjadi Presiden.
“Saya langsung menelpon Pak Jokowi dari hotel tempat pertemuan di Kyoto tetapi tidak dijawab. Ketika saya tiba di stasiun KA akan kembali ke Tokyo, Pak Jokowi menelpon balik ke saya. Dalam percakapan telepon itu saya jelaskan kepada Pak Jokowo hasil pertemuan tadi dan beliau faham,” jelasnya.
“Saya katakan kepada Pak Jokowi bahwa saya akan membantu menjelaskan permasalahan ini ke publik. Saya terus mengamati permasalahan ini dari Tokyo. SBY kembali ke Jakarta dan saya membaca berita dari Jakarta bahwa Pak Mahfud mengatakan bahwa usul saya di Tokyo itu sebagai “jebakan batman”. Antara saya dengan Pak Mahfud memang tdk ada komunikasi apa2 sebelumnya, sehingga saya tidak berkesempatan untuk menjelaskan pembicaraan kami di Kyoto. ,” tambah Yusril menjelaskan.
Baca: Dulu Buah Ini Dicampakkan, Sekarang Harga Rp 500 Ribu Per Kg, Manfaatnya Ternyata Segudang
Setelah itu kata Yusril, dirinya mengamati dari Jepang, Presiden SBY tidak melaksanakan apa yang kami bahas di Kyoto, tetapi kemudian mengeluarkan Perpu. Dalam Perpu itu, Pilkada kembali dilakukan secara langsung. Dikatan Yusril Kepada wartawan yang menanyakan masalah adanya keinginan agar Pilkada kembali lagi ke DPR.
“Saya samasekali tidak menyinggung bagaimana pendirian Pak Mahfud mengenai Pilkada ini, apa beliau setuju pilkada langsung atau cukup melalui DPRD. Mungkin ada yang mengembangkannya ke arah seolah-olah saya “menuduh” bahwa Pak Mahfud adalah pendukung Pilkada langsung. Akibatnya muncullah reaksi Pak Mahfud bahwa ucapan saya “tendensius”, “menyesatkan” dan sejenisnya,” ujarnya.
Yusril menambahkan Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, masalahnya menjadi terang. “Saya mohon maaf kalau berbagai penulisan di media kemudian menimbulkan kesalah-fahaman reaksi sedemikian rupa khususnya dari Pak Mahfud,” pungkasnya
(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)