Serapan APBD Rendah, Kajari Sarolangun Komentar Seperti ini

TRIBUNJAMBI.COM – Memasuki bulan ke lima serapan anggaran APBD di Kabupaten Sarolangun masih rendah. Kondisi ini mendapat respon dari ketua Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Ikhawan Nur Hakim.

Hal itu disampaikannya saat dimintai pendapatkan oleh sejumlah wartawan saat mengelar sosialisasi, di kantor PU Sarolangun, Rabu (26/4).

Kajari Sarolangun ini mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat serapan masih rendah. Salah satunya karena rasa takut yang berlebihan oleh instansi terkait menggerjakan proyeksi.

“Kalau menurut saya, rendahnya serapan anggaran di Kabupaten Sarolangun itu karena memang instansinya yang takut menggerjakan proyek fisik karena terjerat hukum,” kata Ikhwan.

Terkait hal ini, dirinya meminta kepada instansi pemerintah agar melaksanakan penggerjaan fisik sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Dia juga mengingatkan, untuk tidak menggambil keuntungan pribadi dengan pekerjaan tersebut.

“Kalau sesuai dengan draf, kenapa harus takut menggerjakan. Kalau sudah seperti ini kan yang dirugikan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Uangnya ada tapi pembangunannya terhambat,” paparnya.

Disinggung apakah bisa masuk dalam ranah pidana jika ada instansi yang tidak menggerjakan pekerjaan fisik. Sementara uang untuk penggerjaan sudah disediakan oleh pemerintah. Kejari mengatakan, bahwa hal tersebut belum bisa dimasukkan dalam ranah pidana.

“Yang menyalahi aturan itu, kalau dikerjakan tapi tidak sesuai dengan spesifikasinya. Hanya saja kalau tidak dikerjakan masyarakat yang dirugikan,” jelasnya.