Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Qomaruddin
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Upah Minimum Kabupaten (UMK) telah ditetapkan. Besaran kenaikan mencapai 11,5 persen, dari UMK sebelumnya.
Tapi kenaikan itu memantik sikap Anggota DPRD Sarolangun Hermi, SSos, ketika dikonfirmasi Tribun, Rabu (25/11) kemarin.
Katanya, kenaikan UMK itu tak seperti yang diharapkan, bak jauh panggang dari api. Sebab hanya berlaku bagi para karyawan/pekerja di perusahaan ataupun unit-unit yang mempekerjakan karyawan.
"Ya. Itu kan cuma untuk karyawan di perusahaan saja," tegasnya.
Nah, katanya, nasib honorer-honorer yang telah mengabdi untuk kemajuan daerah khususnya Sarolangun tak jua menjadi perhatian.
Kenaikan UMK itu, memang kebijakan pemerintah pusat, diteruskan ke provinsi hingga kabupaten/kota.
"Tapi di samping itu pula. Kita tak ada salahnya kok buat ke depan kebijakan tersendiri, di luar kebijakan tersebut.
Prioritasnya dimanifestasikan untuk para tenaga honorer kita," katanya.
Karena kata Politisi PAN itu, para honorer di leading sektor manapun, menerima upah kerja pengabdian mereka hanya sekitar Rp 750 ribu perbulan.
Dari situ kentara sekali jauh dari harapan dan sangat jauh dari kesejahteraan, bahkan memunculkan kesenjangan adanya perbedaan upah tersebut.
"Ya. Kita hitung sendirilah dengan gaji Rp 750 ribu, apa yang didapat honorer kita. Berarti sesuai hari efektif kerja, perhari cuma terima Rp 37 ribu. Belum lagi beban kerja setahu saya sama beratnya," terang Hermi.
Di lain sisi ditegaskan Hermi, usulan fraksi untuk menaikkan gaji honorer melalui APBD Sarolangun 2016 mendatang sepertinya stagnan.
"Paripurna KUA PPAS lalu, rata-rata fraksi usulkan kenaikan gaji honorer. Tapi itu gak dimuat di Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD)," katanya. Ia berharap pemerintah daerah agar pikirkan persoalan ini, bila anggaran dirasa tidak memungkinkan, terobosan baru agar pemasukan daerah maksimal harus dilakukan.