Laporan Masuk ke Prabowo Ada 1.063 Tambang Ilegal, Cek Luasan PETI di Jambi

TRIBUNJAMBI.COM - Laporan yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto, terdapat 1.063 tambang ilegal beroperasi di Tanah Air.

Imbas dari keberadaan tambang ilegal itu, negara rugi hingga Rp300 triliun.

Angka ini mencapai hampir 10 persen APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Prabowo memperingatkan para orang besar, orang kuat, dan jenderal atau mantan jenderal, akan menindak tegas.

Bagaimana dengan tambang ilegal di Jambi?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah berkomitmen menindak tegas tambang-tambang ilegal yang merugikan negara.

Prabowo mengaku telah mendapat laporan adanya 1.063 tambang ilegal beroperasi di Tanah Air dan merugikan negara sedikitnya Rp300 triliun.

"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Peringatkan Para Jenderal dan Mantan Jenderal

Pihaknya meminta dukungan penuh seluruh anggota MPR dan partai politik untuk menyokong langkah penertiban yang dilakukan pemerintah demi kepentingan rakyat.

Prabowo juga memperingatkan penegakan hukum agar tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan. Termasuk apabila berhadapan dengan tokoh berpengaruh.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jendral-jendral dari mana pun, apakah jenderal TNI atau jenderal polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," katanya.

Prabowo juga memperingatkan anggota partainya sendiri yakni Partai Gerindra, untuk segera melapor jika terlibat tambang ilegal, dengan menjadi justice collaborator.

"Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi  saudara-saudara. Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," katanya.

Presiden mengaku paham dengan adanya praktik-praktik curang seperti itu. Sebagai mantan prajurit ia paham dengan kondisi di lapangan.

"Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya, benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala uang, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya."

"Kalau rakyat yang nambah, ya sudah kita bikin kooperasi, kita legalkan, kita atur, kita legalkan, tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup," pungkasnya.

Sidang Tahunan MPR/DPR dan DPD merupakan forum resmi kenegaraan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Sidang ini merupakan bagian dari tradisi ketatanegaraan yang bertujuan untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat.

Tambang Emas Ilegal di Jambi Sudah 52.059 Hektare

Luas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan lahan dan hutan Provinsi Jambi pad 2024 mencapai 52.059 hektare (Ha). 

Angka tersebut meningkat cukup drastis tiap tahun.

Data Data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, dalam sembilan tahun terakhir terjadi peningkatan luasan PETI sebesar 41.133 Ha.

KKI Warsi, lembaga yang concern isu lingkungan itu mengungkap data PETI di Jambi yang bertambah tiap tahun.

Aktivitas penambangan ilegal juga meluas hingga tahun ini ada di enam kabupaten.

"Bertambah luas. Setidaknya ada tiga persoalan penyebab kerusakan hutan. Akibat aktivitas tambang, baik legal maupun ilegal, kebakaran hutan dan lahan serta adanya potensi kehilangan hutan dari konsesi perizinan yang saat ini masih ada tutupan hutannya," ujar Adi Junaedi, Direktur KKI Warsi Jambi.

Data Luasan Penambangan Emas Ilegal di Jambi dari Tahun ke Tahun

Pada 2016, luas pembukaan lahan dan hutan akibat PETI 10.926 Ha, sebarannya di Sarolangun 6.370 Ha dan Merangin 4.556. 

Pada 2017, total 27.535 Ha dengan sebaran Sarolangun 13.762 Ha, Merangin 9.679 Ha, Bungo 4.094 Ha. 

Pada 2019, total 32.832 dengan sebaran Sarolangun 14.126 Ha, Merangin 12.349 Ha, Bungo 4.711 Ha, Tebo 2.562 Ha, Kerinci 47 Ha, Batanghari 37 Ha.

Pada 2020, total 3 9.557 Ha dengan sebaran Sarolangun 15.254 Ha, Merangin 15.812 Ha, Bungo 5.611 Ha, Tebo 2.851 Ha, Kerinci 29 Ha. 

Pada 2021, total 42.361 Ha dengan sebaran Sarolangun 15.659 Ha , Merangin 15.857 Ha, Bungo 6.748 Ha, Tebo 4.090 Ha, Kerinci 7 Ha. 

Pada 2022, total 45.896 Ha dengan sebaran Sarolangun 15.878 Ha, Merangin 16.072 Ha, Bungo 8.081 Ha, Tebo 5.101 Ha, Kerinci 44 Ha. 

Pada 2023, total 48.140 Ha dengan sebaran Sarolangun 17.224 Ha , Merangin 16.776 Ha, Bungo 9.102 Ha, Tebo 4.993 Ha, Kerinci 45 Ha.

Kemudian pada 2024, total 52.059 Ha dengan sebaran Sarolangun 17.362 Ha , Merangin 17.320 Ha, Bungo 10.101 Ha, Tebo 6.819 Ha, Kerinci 208 Ha, Batanghari 259 Ha.

Data menunjukkan bahwa luasan PETI terbanyak ada di Kabupaten Sarolangun dan Merangin. 

Sementara di Batanghari yang sebelumnya kecil, kini sudah ratusan hektare lahan dan hutan untuk penambangan ilegal.

Tutupan Hutan Masih Ada Pertumbuhan

Adi Junaedi memaparkan, meski secara tutupan hutan Jambi masih terlihat pertumbuhan, di sisi lain, kerusakan juga masih terlihat signifikan. 

Dari analisis yang dilakukan, terindikasi ada tiga ancaman terhadap ekologi Jambi, yaitu lahan terbuka, akibat berbagia aktivitas tambang legal dan ilegal, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta potensi kehilangan hutan dari konsesi perizinan yang saat ini masih ada tutupan hutannya.

Adi mengatakan lahan terbuka yang terindikasi akibat tambang yang berada di dalam areal perizinan tercatat 13.454 Ha. 

Angka itu  jauh lebih kecil dibandingkan yang berada di luar areal perizinan yang mencapai  54.146 Ha. 

"Lahan terbuka di luar perizinan ini terpantau didominasi oleh tambang emas tanpa izin yang tahun 2024 mencapai luas 52 ribu hektare," tuturnya.

Satu di Antara Dampaknya Lumpur Naik

Di Kabupaten Merangin, dalam ekspose kasus oleh Polres Merangin kemarin terdapat enam kasus penambangan emas tanpa izin yang ditangani.

Dalam beberapa kasus yang ditangani itu, polisi menangkat penadah emas dan barang bukti berupa serbuk emas. 

Selain itu, saat razia ada puluhan alat dompeng untuk PETI di sungai dan ekskavator yang digunakan untuk mengeruk tanah.

Di Kabupaten Sarolangun, polser setempat mengatakan jumlah kasus penambangan ilegal menurun dibanding tahun sebelumnya. 

Polisi juga pernah menangkap seorang penadah emas PETI seberat 2,5 Kg di wilayah tersebut.

Tahun lalu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun juga melakukan pengujian terkait kerapnya terjadi banjir bandang di Kabupaten Sarolangun.

Kesimpulannya, banjir di sana kerap terjadi dampak pendangkalan sungai di akibat aktivitas PETI. 

Selain itu, menurunnya serapan air hujan juga mengakibatkan terjadinya banjir bandang.

DLH melakukan pengujian dan penelitian lingkungan yang terdampak PETI kurang lebih 30 hektare lahan sawah atau kebun di salah satu titik di wilayah sarolangun. 

Hasilnya, sedikitnya mencakup tanah dan lumpur.

Selain itu, ada material bekas galian PETI juga mengalir ke sungai sehingga dampaknya pendangkalan. 

Setiap tahunnya tanah dan lumpur naik kurang lebih 4-5 sentimeter.

Di Kabupaten Bungo, PETI marak di wilayah. Beberapa waktu lalu, Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan di Dusun Sungai Telang, Kecamatan Batin III Ulu banyak aktivitas PETI.

Per September lalu, polisi sudah mulai melakukan pemetaan mulai pelaku, pemilik alat berat dan semua aktor. 

Polisi sudah mengumpulkan data lengkap sehubungan dengan permasalahan PETI. 

DIa menegaskan tindakan ilegalakan berhadapan dengan hukum, dan akan menindak dari pelaku, pemilik bahkan hingga membekingi aktivitas penambangan emas tanpa izin. (tribunnews/tribun jambi)

Baca juga: Hartono Rekayasa Skenario Kematian Istri, Kirim Pesan Palsu ke Teman Korban: Ngaku Dikeroyok

Baca juga: Pembantu Naksir Dea Permata, Coba Adu Domba Istri Pegawai BUMN dan Suami