Nasib Sudewo Pasrah Dimakzulkan padahal Baru Jadi Bupati Pati, 50 Anggota DPRD Sudah Tanda Tangan

TRIBUNJAMBI.COM - Nasib Bupati Pati, Sudewo kini pasrah terancam dimakzulkan.

Diketahui, makzul dalam Bahasa Indonesia, berasal dari Bahasa Arab yang artinya turun takhta, berhenti memegang jabatan, atau diberhentikan dari jabatan.

Jika secara luas, kata pemakzulan merujuk dari proses pemberhentian seorang pejabat dari jabatannya, hal ini melalui mekanisme impeachment atau proses hukum lainnya.

Nah, hal serupa kini dialami Bupati Pati, Sudewo.

Sebelumnya, Rabu (13/8/2025) ratusan warga Pati demo di Alun-alun Pati, Jawa Tengah menuntut Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.

Massa sampai menerikkan yel-yel 'Bupati harus lengser' serta 'Turun Sudewo sekarang juga'.

Baca juga: Tampang Anak Pukuli Ayahnya hingga Ancam Pakai Parang, Tidak Senang Ditegur Sang Ayah

Baca juga: Remuk Hati Ibu Dea Permata Rupanya Anaknya Dibunuh Pembantu: Saat Kejadian Dia Paling Histeris

Baca juga: Hilang Nyawa Sang Suami Ditimpa Istrinya yang Kegemukan, Warga Sempat Menduga Sengaja Dicekik

Merespon unjuk rasa besar-besaran itu, DPRD Pati menggelar rapat paripurna untuk membuat panitia khusus (pansus) dan mengusulkan hak angket terkait pemakzulan terhadap Bupati Sudewo, Rabu (13/8/2025).

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun rapat paripurna ini digelar di Gedung DPRD Pati, Jawa Tengah, sekitar pukul 13.00 WIB.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menuturkan usulan hak angket telah disepakati dan memenuhi syarat formal.

Dia mengatakan mayoritas anggota DPRD menyepakati terkait usulan hak angket pemakzulan Sudewo sebagai Bupati Pati.

"Anggota DPRD Kabupaten Pati yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 42 orang anggota dari 50 orang anggota," kata Badrudin, dikutip dari YouTube Tribun Jateng.

"Dengan demikian, pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan acara usul hak angket anggota DPRD Kabupaten Pati atas kebijakan Bupati Pati tepat pada pukul 13.13 WIB saya nyatakan dibuka," sambung Badrudin.

Fraksi Partai Gerindra, partai yang mengusung Bupati Pati Sudewo dalam Pilkada 2024, justru menjadi salah satu pengusul hak angket yang berujung pada pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan terhadap kepala daerah tersebut.

Untuk diketahui, Sudewo bersama Risma Ardhi Chandra memenangkan Pilkada Pati 2024 berkat torehan 419.684 suara.

Keduanya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto. 

Kini hampir 8 bulan masa kepemimpinannya, Bupati Sudewo dituntut warga Pati mundur dari jabatannya. 

Respon Bupati Sudewo 

Menanggapi langkah DPRD, Sudewo menyatakan menghormati mekanisme yang diambil legislatif. 

“Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD, saya menghormati hak angket tersebut,” ujarnya singkat.

Diberitakan Tribun Jatim sebelumnya, Sudewo mengaku tak bisa mengabulkan tuntutan pengunjukrasa yang memintanya mundur dari jabatan sebagai Bupati.

"Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. (Tidak bisa, red) harus mundur dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya," terangnya.

Di samping itu, melansir YouTube TribunJateng.com Kamis (14/8/2025), Sudewo pun mengaku memahami emosi warga Pati yang kompak melakukan demo. 

Menurutnya aksi demo tersebut menjadi pembelajaran untuk dirinya dan pemerintahannya ke depan.

Dirinya pun mengakui akan memperbaikin kinerjanya sebagai Bupati Pati.

"Yang terpenting ini sudah berjalan nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya, ini merupakan proses pembelajaran bagi saya dan karena baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati," imbuh Sudewo.

Dirinya mengakui banyak kekurangan dan kelemahan selama menjabat sebagai Bupati Pati.