Musda Golkar Jambi
Musda Golkar Jambi Tertunda, Pengamat Ungkap Ada Persaingan Politik dan Lobi Internal
Pengamat Politik Jambi, Dori Effendi PHD menanggapi ditundanya Musda Golkar DPD Provinsi Jambi beberapa waktu silam.
Penulis: Syrillus Krisdianto | Editor: Nurlailis
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pengamat Politik Jambi, Dori Effendi PHD menanggapi ditundanya Musda Golkar DPD Provinsi Jambi beberapa waktu silam.
Pengamat sekaligus Dosen Ilmu Politik Universitas Jambi tersebut mengatakan, fenomena tersebut sah-sah saja terjadi.
“Secara konstitusional partai, hal itu maklum terjadi, apalagi sudah berbicara AD ART Organisasi,” katanya saat dihubungi Tribunjambi.com via pesan singkat.
Baca juga: Musda DPD Golkar Provinsi Jambi Ditunda, Jadwal Baru Masih Menunggu DPP
Dori menuturkan, hal tersebut diperkuat dengan pihak DPD menunggu keputusan DPP Golkar.
“Walaupun DPD sudah siap untuk Musda, tentu harus menunggu kepastian dari DPP,” tuturnya.
Dia menjelaskan, saat ini ada persaingan politik untuk memperebutkan posisi Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi.
“Tertundanya Musda bisa diduga adanya persaingan politik yang kuat, tapi yang lebih memahami hal tersebut internal partai,” jelasnya.
Dalam pengamatannya, Dori menjelaskan ada dua kandidat kuat untuk memperebutkan posisi tersebut.
Baca juga: FANTASTIS Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Disorot di Tengah Isu Munaslub Golkar, Jokowi Kalah Jauh
“Saat ini, ada dua kandidat yang muncul ke publik sosok yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu Cek Endra dan Agus Rubiyanto,” jelasnya.
Dia menerangkan, kedua sosok ini memiliki potensi yang mumpuni.
“Cek Endra, Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi saat ini menduduki posisi di DPR RI, sementara Agus Rubiyanto di Eksekutif (Bupati Tebo),” terangnya.
Dori menerangkan, hal tersebut membuat persaingan politik semakin kuat.
“Karena hal itu, ada persaingan politik dan lobby politik yang belum selesai. Saya menduga hal itu menjadi faktor lain tertundanya Musda,” katanya.
Dia menambahkan, lobby politik ini bukan hanya di tingkat DPD Kabupaten/kota saja.
Hal tersebut disebabkan ormas pendiri Golkar memiliki hak suara, seperti Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.