RESPON TNI Usai KKB Papua Ancam Warga Tak Kibarkan Merah Putih 

TRIBUNJAMBI.COM – Ancaman yang dilontarkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) KKB Papua terkait larangan pengibaran bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2025 mendatang, ditanggapi dingin oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bentuk teror semata. 

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Kolonel Candra Kurniawan, mencap seruan TPNPB-OPM tersebut sebagai propaganda yang bertujuan menakuti masyarakat.  

"Tahun-tahun sebelumnya OPM juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan teror berupa ancaman larangan pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus," kata Candra, dilansir dari Tempo, 3 Agustus 2025. 

Kolonel Candra menegaskan bahwa Kodam XVII/Cenderawasih akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat, dan tokoh masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun ini.  

Komando Daerah, lanjutnya, akan tetap menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi masyarakat, baik dalam konteks pembinaan teritorial maupun penindakan.  

"Untuk tugas tersebut tidak ada penambahan pasukan," tegasnya. 

Sebelumnya, Juru bicara markas pusat TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengonfirmasi adanya larangan pengibaran bendera Merah Putih di Papua.  

Alasan yang diberikan adalah untuk "mengedukasi rakyat Papua" agar hanya mengibarkan bendera Bintang Kejora.  

Baca juga: DAFTAR Buronan TPNPB-OPM atas Kematian Samson Same di Lapas Sorong, Beri Ultimatum

Baca juga: PEMBALASAN Tom Lembong Setelah Bebas Usai Dapat Abolisi dari Presiden Prabowo: Laporkan Hakim

Baca juga: SUDAH 900 Hari Harun Masiku Menghilang, Hasto Kristiyanto Bebas, KPK Tetap Lakukan Pengejaran?

Sebby juga menyebutkan bahwa upacara di Papua seharusnya dilaksanakan setiap 1 Desember. 

Meski demikian, Sebby mengklaim KKB Papua tidak akan menyerang masyarakat yang mengibarkan Merah Putih.  

Namun, mereka akan membubarkan upacara jika ada keterlibatan TNI-Polri. 

"Jadi, kami mengimbau agar TNI-Polri tidak menyamar supaya bisa menaikkan bendera Merah Putih di Papua," kata Sebby melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Sabtu (2/8/2025). 

TPNPB-OPM juga telah merilis sembilan wilayah yang mereka sebut "zona konflik" dan melarang masuknya non-Papua, terutama TNI-Polri.  

Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai.  

"Di wilayah ini tidak boleh ada orang luar Papua dan TNI-Polri masuk, tak boleh ada pengibaran bendera Merah Putih juga," ucap Sebby.

Ketua MPR Yakin Nasionalisme Papua Tak Goyah 

Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan keyakinannya bahwa masyarakat Papua memiliki kecintaan yang kuat terhadap Indonesia dan tidak akan terpengaruh oleh ancaman TPNPB-OPM. 

“Kecintaan rakyat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, saya yakin tidak akan tertukar dengan apa pun. Itu adalah sesuatu yang luar biasa,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Ahad (3/8/2025).