Solusi Rusia terkait Nuklir Iran yang Dipersoalkan AS hingga IAEA: jadi Produk Komersial

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, menyampaikan bahwa Amerika Serikat (AS), Iran, dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah memberikan tanggapan terhadap proposal Rusia terkait program nuklir Iran.

Program nuklir Iran selama ini dipandang sebagai ancaman oleh Amerika Serikat karena dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk memproduksi senjata nuklir melalui pengayaan uranium—meskipun tuduhan tersebut telah dibantah oleh pihak Iran.

Dalam upaya menjadi pihak penengah, Rusia menawarkan suatu mekanisme solusi kepada AS, Iran, dan IAEA—yang selama ini memantau aktivitas nuklir Iran.

Dalam usulan tersebut, Iran diminta untuk mengirimkan kelebihan uranium yang telah diperkaya ke Rusia.

Di sana, bahan tersebut akan diolah menjadi produk bernilai komersial seperti bahan bakar untuk reaktor.

Proposal ini diluncurkan di tengah upaya ketiga pihak—Iran, AS, dan IAEA—untuk menemukan pendekatan penyelesaian yang dapat diterima bersama mengenai masa depan program nuklir Iran.

"Iran bersikeras atas haknya untuk memperkaya uranium di wilayahnya," tegas Ryabkov pada Jumat (11/7/2025).

"Rusia mengusulkan agar uranium yang diperkaya di Iran dijadikan produk komersial," tambahnya.

Menurut Ryabkov, proposal tersebut telah ditanggapi secara serius oleh ketiga pihak.

"Usulan Rusia untuk mentransfer kelebihan uranium dari Iran telah ditanggapi serius oleh Washington, Teheran, dan IAEA," ungkapnya.

"Kami telah menyampaikan proposal ini kepada pihak Iran dan Amerika, dan IAEA juga mengetahuinya," lanjut Ryabkov.

Ia menekankan bahwa Rusia tengah berupaya menawarkan solusi untuk dua isu utama yang melibatkan ketiga pihak tersebut.

"Idenya adalah untuk memecahkan dua masalah sekaligus. Pertama, pihak Iran sangat menekankan pentingnya mempertahankan hak untuk melakukan pengayaan di wilayahnya," paparnya.

"Kedua, kami melihat adanya penentang Teheran yang menyatakan kekhawatiran serius tentang akumulai uranium yang diperkaya di Iran di atas tingkat yang biasanya digunakan untuk memproduksi bahan bakar reaktor nuklir," jelasnya lebih lanjut.

Ia menambahkan bahwa jika Rusia dapat mengambil alih pengelolaan kelebihan uranium tersebut, maka bisa menjadi solusi praktis yang menjembatani kepentingan berbagai pihak.

Meski demikian, Ryabkov belum dapat memastikan apakah usulan ini akan dibahas lebih lanjut atau bagaimana format pembicaraannya.

"Karena masih belum jelas bagaimana dialog ini akan berlangsung, apakah akan berlangsung, dan jika ya, dalam format apa, kami belum mencapai detail pelaksanaan proses ini," katanya.

"Namun, semua pihak terkait telah menanggapi masalah ini dengan penuh perhatian, dan mungkin dapat kami katakan bahwa mereka memandangnya sebagai cerminan keseriusan upaya dan niat kami dalam hal ini," imbuhnya.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Kamis (10/7/2025), Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menegaskan bahwa negaranya akan tetap melanjutkan pengayaan uranium yang, menurutnya, merupakan bagian penting dari kemampuan pertahanan dan strategi pencegahan Iran terhadap ancaman eksternal.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan kesiapan negaranya untuk membantu memindahkan uranium yang telah diperkaya dari Iran, guna diproses lebih lanjut untuk keperluan damai.

Iran sendiri sempat menghentikan kerja sama pengawasan dengan IAEA setelah parlemen negara tersebut pada 26 Juni mengesahkan undang-undang yang menangguhkan kerja sama hingga adanya jaminan keamanan terhadap program nuklirnya.

Langkah Iran ini menyusul serangan Israel pada 13 Juni yang berlangsung selama 12 hari, dengan klaim sebagai upaya menggagalkan program nuklir Iran.

AS sebagai sekutu Israel, juga melancarkan serangan pada 22 Juni terhadap tiga fasilitas nuklir utama di Iran, yaitu di Isfahan, Natanz, dan Fordow.

Setelah konflik dengan Israel berakhir pada 24 Juni, Iran menuding IAEA sebagai pihak yang memicu serangan dengan laporan-laporan mereka mengenai aktivitas nuklir Iran.

Laporan IAEA yang dirilis pada 31 Mei menjadi dasar bagi Dewan Gubernur IAEA—yang terdiri dari 35 negara anggota—untuk mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa Iran melanggar komitmen nonproliferasinya.

Kepala IAEA Rafael Grossi pun beberapa kali memberikan pernyataan yang dianggap Iran sebagai bentuk legitimasi terhadap laporan tersebut.

Meski begitu, Grossi membantah tuduhan Iran dan menegaskan bahwa IAEA tidak pernah bermaksud memberi justifikasi diplomatik terhadap aksi militer seperti yang dilakukan oleh Israel, sebagaimana dikutip oleh Al Arabiya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Solusi Nuklir Iran, Rusia Ingin Olah Uranium Iran Jadi Produk Komersial

Baca juga: Dari 798 Jiwa Meninggal di Gaza, 615 di Lokasi Antre Bantuan Kemanusiaan

Baca juga: Apa itu Tarif Resiprokal yang Donald Trump Berlakukan 32 Persen untuk Indonesia?

Baca juga: Kakek Penjaja Mainan itu Tergeletak tak Bernyawa di Teras Ruko Kota Jambi Tadi Subuh