WTP Sembilan Kali Berturut-turut, BPK Soroti Dua Temuan di Muaro Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI – Kabupaten Muaro Jambi berusaha mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jambi.

WTP kali ini mengantarkan Kabupaten Muaro Jambi meraih yang ke-11 kalinya, dan 9 kali berturut-turut.

Meski mendapatkan WTP atas Laporan Keuangan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 lalu, namun BPK memberikan sejumlah catatan penting yang harus ditindaklanjuti.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhammad Toha Arafat, ketika menyampaikan hasil pemeriksaan oleh tim, menyebut jika catatan-catatan yang mereka berikan itu bersifat penting dan harus segera diselesaikan.

Katanya, ada dua catatan penting yang harus ditindaklanjuti. 

Pertama, adanya kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan belum dikenakan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan. 

Kedua, adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas sembilan paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada dua SKPD.

"Temuan ini harus segera ditindaklanjuti," kata Muhammad Toha Arafat.

Meski disebutkan dua temuan, namun dirinya tidak merinci temuan tersebut di OPD mana. Yang jelas, dirinya sangat berharap agar temuan tersebut ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan.

Menanggapi hal itu, Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno menyatakan siap untuk menindaklanjuti.

"Kami menyambut baik catatan-catatan dari BPK sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang," tegas Bupati Muaro Jambi.

Pria yang akrab disapa BBS ini menyebut jika dirinya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, dirinya belum mengetahui catatan atas laporan tersebut berada di OPD mana.

"Nanti akan kami bahas bersama-sama. Yang jelas segera kita tindaklanjuti," imbuhnya.

Pemberian catatan khusus ini menegaskan bahwa opini WTP bukanlah jaminan sempurna tanpa cela, melainkan pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang tetap memerlukan perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek.