PANTAS 4 Pulau di Aceh Direbut Bobby, Luhut Ungkap Ada Investor Arab Dilirik: Kawasannya Bagus

TRIBUNJAMBI.COM - Empat pulau di Aceh yang kini jadi konflik rupanya diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan dilirik oleh investor Arab Saudi.

Diketahui kini empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil itu tengah jadi perebutan oleh Pemerintah Sumut.

Ya, Luhut yang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengaku bahwa investasi yang dimaksud ialah soal kandungan minyak dan gas (Migas) bumi.

Sebab sepengetahuan Luhut, Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebelumnya tertarik dengan pariwisata di kepulauan kawasan Kabupaten Singkil.

Bahkan Presiden UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) bahkan tertarik membangun resrot di kepulauan Singkil.

Meski begitu, kata Luhut pembangunan resort itu sempat terkendala satu dan lain hal.

Baca juga: HABIS Petinggi Iran Tewas Diserang Rudal Israel, Kini Komandan Perang Reza Najafi, Total 220 Orang

Baca juga: Jemaah Haji Wafat Lagi di Tanah Suci, Sumi Sempat Lakukan Wukuf di Arafah, Namun Sakit Saat ke Mina

Baca juga: GUGUP Kades Nyawer di Diskotik Dapat Ancaman Serius dari Gubernur Dedi Mulyadi: Saya Turun Tangan!

Pihak pemerintah pusat juga sebelumnya sudah menyampaikan hal tersebut ke Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh.

"Memang kawasannya kan bagus ya di sana. Ada juga rawa tapi indah dan masih banyak binatang di sana, jadi pemerintah Arab saat itu tertarik buat resort,” jelasnya seperti dimuat Kompas Tv pada Minggu (15/6/2025).

Publik dihebohkan dengan sengketa administratif 4 pulau di Aceh yang kini diputuskan masuk ke wilayah Sumatra Utara. 

Keempat pulau di Singkil itu kini ditetapkan masuk ke wilayah administratif Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).

Keempat pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan dan Pulau Panjang.

Sebelumnya keempat pulau itu masuk ke dalam Kabupaten Aceh Singkil. 

Namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan bahwa keempat pulau itu masuk ke Tapanuli Tengah. 

Berpindahnya wilayah administratif empat pulau tersebut membuat Pemerintah Provinsi Aceh geram. 

Pasalnya menurut Tito, pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas wilayah darat.