"Jangan Bunuh Sembarangan, Mereka Hanya Cari Makan" Lenis Kogoya Desak KKB Papua Hentikan Kekerasan

"Jangan Bunuh Sembarangan, Mereka Hanya Cari Makan" Lenis Kogoya Desak KKB Papua Hentikan Kekerasan

TRIBUNJAMBI.COM - Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya mendesak agar Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua agar menghentikan tindakan kekerasan.

Dia menegaskan hal itu menanggapi pembantaian terhadap pendulang emas beberapa waktu lalu.

Kata dia, "Mereka (korban) cari makan, jangan bunuh sembarangan." 

Seruan tegas dari Lenis Kogoya, yang mengecam keras aksi kekerasan terhadap warga Papua oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

Pernyataan ini menyusul tragedi berdarah di Yahukimo, Papua beberapa waktu lalu.

Dalam insiden itu ada 13 pendulang emas menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). 

Para korban diketahui bukan aparat keamanan, melainkan warga sipil yang hanya ingin mengais rezeki dari alam Papua.

"Masyarakat kita itu kan, mereka cari makan. Mereka hidup untuk kesejahteraan keluarga. Jadi, jangan ditanggapi isu-isu yang berujung pada pembunuhan. Jangan bunuh sembarang orang," kata Lenis saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Baca juga: Ulah KKB Papua Buat Indonesia Ternoda di Mata Dunia: AS Keluarkan Travel Warning ke Warganya

Baca juga: Sosok Lenis Kogoya, Eks Stafsus Jokowi Jadi Stafsus Menhan Buronan KKB Papua: Pangkat Letkol Tituler

Lenis Kogoya menekankan tindakan brutal terhadap para pendulang tidak bisa ditoleransi. 
Menurutnya, mereka bukan ancaman, melainkan masyarakat biasa yang menggantungkan hidup dari tanah mereka sendiri. 

“Pendulang itu bukan musuh. Mereka bukan aparat. Mereka hanya ingin bertahan hidup,” tegasnya.

Solusi: Legalisasi Tambang Rakyat

Sebagai jalan keluar, Lenis mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) khusus untuk warga Papua. 

Dengan legalitas itu, aktivitas pendulangan dapat berlangsung aman, tertata, dan tidak lagi memicu konflik.

"Mereka bisa kerja sama dengan investor, boleh investor masuk, tapi yang kelola harus orang Papua. Supaya dibantu dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh," ujarnya.

Namun, Lenis menggarisbawahi bahwa semua bentuk pengelolaan tambang rakyat harus dilakukan dengan melibatkan para kepala suku sebagai pemilik hak ulayat. 

Koordinasi adat dianggap kunci utama agar pembangunan tidak merusak tatanan sosial dan budaya setempat.

Rapat Koordinasi Lintas Kementerian Akan Digelar
Saat ini, skema IPR bagi masyarakat Papua masih dalam tahap pembahasan. 

Lenis Kogoya menargetkan dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian guna mempercepat proses legalisasi tersebut.

Baca juga: Ternyata Sosok Pentolan KKB Papua yang Gabung Eks Polisi Aske Mabel Terlibat Penembakan Britu Iqbal

"Belum jalan, nanti mau kami rapatkan. Saya akan undang mereka, nanti kementerian juga akan undang," ujarnya menutup pernyataan.

Melihat Papua Lebih Manusiawi

Pernyataan Lenis Kogoya menjadi pengingat bahwa konflik bersenjata tidak seharusnya menyasar warga sipil yang hanya ingin hidup layak. 

Mereka bukan aktor politik, bukan bagian dari aparat, melainkan rakyat kecil yang menggantungkan harapan pada butiran emas di sungai-sungai Papua.

Jika kekerasan terus terjadi, yang jadi korban adalah mereka yang paling lemah. 

Karena itu, solusi yang diusulkan Lenis bisa menjadi jalan tengah antara keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan Papua yang inklusif.

"Mereka cari makan. Jangan bunuh sembarangan." Sebuah pesan sederhana, namun mengandung makna mendalam untuk semua pihak yang ingin melihat Papua damai dan sejahtera.

Diberitakan sebelumnya, tragedi kemanusiaan di Yahukimo, Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan. 

Hingga Minggu (13/4/2025), sebanyak 13 jenazah korban pembantaian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditemukan oleh tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, Polres Yahukimo, dan TNI.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, dalam keterangannya menyatakan bahwa 12 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara satu lainnya masih menunggu proses evakuasi karena kendala cuaca. 

Adapun pembantaian ini dilakukan KKB Papua yang menamakan diri Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama selama tiga hari, sejak 6 hingga 8 April 2025, terhadap warga yang bekerja sebagai pendulang emas ilegal.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: UNJA Terima Kunjungan Studi Kolaboratif dari MAN IC Bangka Tengah

Baca juga: Simbol Modernisasi Kampus, UNJA Resmi Terima Empat Gedung Baru

Baca juga: Beragam Sorotan Media Asing Perihal Ledakan Bahan Peledak di Garut: Singgung Soal Prosedur

Baca juga: "Enggak Menyangka Bakal Terjadi Seperti Ini" Kenang Kakak Ipar Anggota TNI Gugur di Ledakan Amunisi