Berita Viral

Tak Terima Anaknya ke Barak Milter, Wali Murid Laporkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ke Komnas HAM

Tak terima anaknya akan dimasukkan barak militer, orangtua murid laporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM

Editor: Suci Rahayu PK
kolase Youtube Kompas TV dan Instagram @dedimulyadi71
DEDI MULYADI DILAPORKAN: Tangkapan layar sosok wali murid yang berani kritik dan laporkan Dedi Mulyadi (kanan) ke Komnas HAM atas program siswa nakal masuk Barak Militer. 

TRIBUNJAMBI.COM- Tak terima anaknya akan dimasukkan barak militer, orangtua murid laporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komisi Nasional HAM (Komnas HAM).

Orangtua murid bernama Adhel Setiawan menilai kebijakan dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan. 

Adhel, yang juga dikenal sebagai seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office.

Secara terbuka dia menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025). 

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia. 

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan.

Baca juga: Prediksi Skor Holstein Kiel dan Statistik Freiburg di Bundealiga Jerman, Kick off 20.30 WIB

Baca juga: 5 Berita Populer Jambi, Teka-teki Remaja Hilang 26 Hari di Hutan Kerinci s/d Vila di Sungai Penuh

Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. 

Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya. 

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. 

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya. 

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut. 

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung. 

Dia juga mempertanyakan apakah jaminan bahwa kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenalakan remaja.

Adhel pun merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di barak militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi?

Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Baca juga: Siapa Satriya Arta Kumbara? Viral Usai Jadi Tentara Bayaran Rusia, Ternyata Pecatan Marinir TNI AL

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke barak militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga. 

Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. 

Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan. Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa. 

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. 

Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," kata Adhel menambahkan.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan memasukkan siswa nakal ke barak militer.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra.

 

 

Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Pantas Berani Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Ini Sosok Wali Murid Viral, Profesinya Mentereng, 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Siapa Satriya Arta Kumbara? Viral Usai Jadi Tentara Bayaran Rusia, Ternyata Pecatan Marinir TNI AL

Baca juga: Siapa Satriya Arta Kumbara? Viral Usai Jadi Tentara Bayaran Rusia, Ternyata Pecatan Marinir TNI AL

Baca juga: Prediksi Skor dan Statistik Atlético Madrid vs Real Sociedad di La Liga Spanyol, Kick off 02.00 WIB

Baca juga: Terpilih Aklamasi, Wali Kota Jambi Jadi Ketua Komwil II APEKSI

Sumber: Tribun Bogor
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved