Siswa Nakal Bakal Dibina di Barak Militer, Pengamat Minta Ditinjau Ulang

TRIBUNJAMBI.COM - Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirim siswa nakal ke barak militer  memantik respons dari berbagai pihak.

 Di satu sisi, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan lampu hijau terhadap kebijakan tersebut.

Namun di sisi lain, para pengamat HAM dan pendidikan mengingatkan akan potensi dampak negatif dari pendekatan militeristik dalam dunia pendidikan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai bahwa pengiriman siswa bermasalah ke barak militer tidak menjadi persoalan, selama tujuannya adalah untuk mendukung ketertiban dan kedisiplinan.

Bahkan, ia menyatakan kesiapannya apabila Gubernur Dedi Mulyadi ingin menitipkan siswa bermasalah ke barak.

"Itu kan kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Ya kalau mau nitip, boleh saja," kata Sjafrie, dilansir Kompas TV, Rabu (30/4/2025).

Namun, Sjafrie menekankan bahwa pembinaan tersebut hanya dibolehkan untuk pelatihan kedisiplinan, bukan pelatihan militer.

 Ia menegaskan bahwa urusan teknis pelaksanaan sebaiknya dikoordinasikan langsung antara pihak Pemprov Jabar dan Pangdam setempat.

"Di tingkat provinsi dengan Pangdam saja. Titip latihan disiplin itu boleh. Tapi bukan latihan militer," tegasnya.

Sementara itu, rencana kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dengan Pemprov Jabar pun telah dikonfirmasi oleh TNI Angkatan Darat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menyebut bahwa pembahasan teknis program sedang dalam tahap koordinasi lanjutan.

"Bahwa akan dilaksanakan kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah. Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar," ujar Wahyu saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (29/4/2025).

Program ini, menurut Wahyu, ditujukan untuk membina karakter siswa yang terlibat dalam perilaku negatif seperti tawuran dan geng motor, dengan melibatkan orang tua dalam proses seleksi.

Pembinaan yang dirancang meliputi pelatihan etika, kedisiplinan, serta keterampilan seperti pertanian.

Namun, pendekatan ini menuai kritik tajam dari kalangan pegiat HAM. Peneliti dari Setara Institute, Ikhsan Yosarie, menilai keterlibatan TNI dalam urusan pendidikan sipil sebagai bentuk perluasan peran militer di luar koridor hukum, baik menurut UU TNI yang lama maupun yang telah direvisi.