Isu Matahari Kembar

Respons Maruf Amin Soal Isu Matahari Kembar, Singgung Hati: Kalau Bersih, Tidak Ada Ancaman

Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI Maruf Amin merespons kabar yang beredar saat ini ada dua matahari kembar di dalam pemerintahan.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Istimewa
MATAHARI KEMBAR: Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI Maruf Amin. Dia merespons kabar yang beredar saat ini ada dua matahari kembar di dalam pemerintahan. (foto: istimewa) 

Respons Maruf Amin Soal Isu Matahari Kembar, Singgung Hati: Kalau Bersih, Tidak Ada Ancaman

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI Maruf Amin merespons kabar yang beredar saat ini ada dua matahari kembar di dalam pemerintahan.

Isu tersebut sebelumnya muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah.

Sehingga kunjungan itu memicu spekulasi terdapat kekuatan ganda dalam pemerintahan.

Terlebih ketika beberapa menteri menyebut Jokowi sebagai "bos" dalam pernyataannya ke publik.

Namun, Maruf Arif menepis anggapan hal tersebut merupakan ancaman terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dulu,” ujar Ma’ruf Amin usai usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.

Menurut Ma’ruf, kunjungan tersebut seharusnya dimaknai sebagai bagian dari tradisi silaturahmi, terutama dalam suasana Lebaran.

“Saya kira itu harus diartikan sebagai bagian dari silaturahmi, baik dengan bekas presiden, bekas wapres, maupun tokoh lainnya,” ungkap dia, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Isu Matahari Kembar, Politisi PKB Akui Kekuatan Jokowi, Wajar Menteri Prabowo Sebut Masih Jadi Bos

Baca juga: Respon Gerindra Soal Isu Matahari Kembar dan Menteri Kabinet Prabowo Panggil Bos ke Jokowi

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menegaskan, dalam sistem pemerintahan Indonesia hanya ada satu pemimpin tertinggi yang sah secara konstitusi, yaitu Presiden Prabowo Subianto.

Ia menampik spekulasi yang menyebutkan adanya “matahari kembar” dalam pemerintahan saat ini.

“Tidak ada yang namanya dua matahari kembar. Kalau matahari kembar dua, bisa kiamat dunia ini dalam pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Viva dalam program Kompas Petang di KompasTV, Jumat (19/4).

Sebelumnya, Maruf Amin mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia.

Dia menilai tidak ada persoalan jika pemerintah berencana mengevakuasi warga di Gaza ke tanah air.

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana membantu meringankan penderitaan warga.

Bahkan melalui cara apa pun yang memungkinkan.

Pernyataan itu disampaikan Maruf usai usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Jakarta, Minggu (20/4/2025). 

“Saya kira yang penting itu bagaimana mengatasi kesulitan yang ada di Gaza dengan cara apa pun. Kalau itu bisa menyelesaikan, ya tidak ada masalah,” ujar Maruf Amin

Namun demikian, Maruf Amin menyadari rencana evakuasi bukan hal yang mudah dilakukan. 

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tetap memprioritaskan bantuan kemanusiaan langsung kepada rakyat Palestina, jika evakuasi tidak memungkinkan.

Baca juga: Isu Matahari Kembar Muncul Usai Menteri Ramai-ramai Datang ke Rumah Jokowi: Sekarang Masih Bos Saya

“Buat memindahkan juga hal yang tidak mudah kan, tetapi membantu di sana juga tidak mudah. Jadi, mana yang paling mungkin kita dapat memberi bantuan,” ujarnya.

Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah tempat untuk menampung pengungsi Palestina dari Jalur Gaza.

Salah satu daerah yang disiapkan untuk menampung pengungsi adalah Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

Mensos menyebut, pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto mengenai rencana evakuasi warga Gaza.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PBNU itu menyampaikan, sejauh ini belum ada arahan dari Presiden Prabowo.

"Ya kalau kita siap, menunggu arahan Presiden. Kita tentu mendukung apa yang menjadi keputusan Presiden dan kita persiapkan," kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis (17/4/2025) sebagaimana dikutip Antara.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (9/4/2025), Prabowo menyebut rencananya mengevakuasi warga Gaza bersifat sementara. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut warga Gaza akan dipulangkan jika kondisi memungkinkan.

Prabowo pun menyebut warga yang akan dievakuasi Indonesia adalah mereka yang terluka, trauma, atau anak-anak yatim.

"Kami siap mengirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka, kita memperkirakan jumlahnya mungkin sekitar 1.000 untuk gelombang pertama," kata Prabowo.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pengasuh Ponpes di Tanjabbar Jambi Diamankan, Kasus Asusila Santri Terbongkar Setelah 3 Tahun

Baca juga: Prediksi Skor dan Statistik Al-Hilal vs Al Shabab di Liga Pro Saudi, Kick off 22.55 WIB

Baca juga: Harga Ayam Hidup Anjlok Jadi Rp12 Ribu per Kg, Sebabnya Oversupply

Baca juga: Maruf Amin Bela Presiden Prabowo Soal Wacana Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia: Tak Masalah

 

 

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved