Respons Maruf Amin Soal Isu Matahari Kembar, Singgung Hati: Kalau Bersih, Tidak Ada Ancaman

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI Maruf Amin merespons kabar yang beredar saat ini ada dua matahari kembar di dalam pemerintahan.

Isu tersebut sebelumnya muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah.

Sehingga kunjungan itu memicu spekulasi terdapat kekuatan ganda dalam pemerintahan.

Terlebih ketika beberapa menteri menyebut Jokowi sebagai "bos" dalam pernyataannya ke publik.

Namun, Maruf Arif menepis anggapan hal tersebut merupakan ancaman terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dulu,” ujar Ma’ruf Amin usai usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.

Menurut Ma’ruf, kunjungan tersebut seharusnya dimaknai sebagai bagian dari tradisi silaturahmi, terutama dalam suasana Lebaran.

“Saya kira itu harus diartikan sebagai bagian dari silaturahmi, baik dengan bekas presiden, bekas wapres, maupun tokoh lainnya,” ungkap dia, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Isu Matahari Kembar, Politisi PKB Akui Kekuatan Jokowi, Wajar Menteri Prabowo Sebut Masih Jadi Bos

Baca juga: Respon Gerindra Soal Isu Matahari Kembar dan Menteri Kabinet Prabowo Panggil Bos ke Jokowi

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menegaskan, dalam sistem pemerintahan Indonesia hanya ada satu pemimpin tertinggi yang sah secara konstitusi, yaitu Presiden Prabowo Subianto.

Ia menampik spekulasi yang menyebutkan adanya “matahari kembar” dalam pemerintahan saat ini.

“Tidak ada yang namanya dua matahari kembar. Kalau matahari kembar dua, bisa kiamat dunia ini dalam pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Viva dalam program Kompas Petang di KompasTV, Jumat (19/4).

Sebelumnya, Maruf Amin mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia.

Dia menilai tidak ada persoalan jika pemerintah berencana mengevakuasi warga di Gaza ke tanah air.

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana membantu meringankan penderitaan warga.

Bahkan melalui cara apa pun yang memungkinkan.