Diduga Ada Pemotongan Rp 2 Miliar dari Beasiswa KIP-K, Mahasiswa IAIN Kerinci Geruduk Rektorat

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI – Polemik dugaan pemotongan beasiswa KIP-Kuliah di IAIN Kerinci terus menuai sorotan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kerinci-Sungai Penuh menggelar aksi demo di depan Gedung Rektorat IAIN Kerinci, Senin (10/3/2025), untuk menuntut transparansi pengelolaan dana tersebut.

Massa aksi mempertanyakan dasar pemotongan Rp 2,5 juta per mahasiswa, yang dialami sekitar 600 penerima beasiswa KIP-K. Mereka juga menuntut agar dana living cost tidak dipotong.

"Tidak masuk akal pemotongan Rp 2,5 juta per mahasiswa. Dana living cost seharusnya hak penuh mahasiswa dan tidak boleh dipotong," ujar salah satu kader HMI dalam orasinya di hadapan Rektor IAIN Kerinci, Ahmad Jafar.

Mahasiswa juga mendesak agar dana yang telah dipotong segera dikembalikan.

"Kami meminta pimpinan kampus mengkaji ulang pemotongan ini serta membuka secara transparan pengelolaan dana yang bersumber dari living cost mahasiswa," tegas mahasiswa.

Ketua Umum HMI Cabang Kerinci-Sungai Penuh, Edilan Kurniawan, menilai pemotongan ini bermasalah karena dana living cost diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu.

"Uang kuliah satu mahasiswa dari negara sudah ditanggung Rp 2,4 juta. Kenapa sisa dananya tidak bisa digunakan mahasiswa? Seharusnya tidak ada pemotongan," kata Edilan saat berorasi.

HMI Kerinci-Sungai Penuh secara tegas menolak pemotongan living cost KIP-K.

"Kami sepakat menolak pemotongan ini!" seru Edilan yang diamini oleh mahasiswa lainnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Rektor IAIN Kerinci Ahmad Jafar menyatakan bahwa pihak kampus tidak berani mengambil keputusan tanpa melibatkan mahasiswa.

"Kami sudah berdiskusi selama 3,5 jam sebelumnya. Kampus tidak mau memutuskan jika tanpa persetujuan mahasiswa. Sekarang, keputusan kami kembalikan ke mahasiswa," ujar Jafar.

Dalam aksi yang berlangsung hampir dua jam, mahasiswa terus mempertanyakan transparansi dana living cost yang disebut mencapai Rp 2 miliar.

Namun, pihak rektorat tidak memberikan kepastian apakah pemotongan dana Rp 2,5 juta per mahasiswa akan dihentikan.

"Saya tidak bisa ikut campur lebih jauh, karena ini awalnya merupakan usulan mahasiswa sendiri," kata Jafar.

Pantauan di lokasi aksi, Jafar sempat duduk di kursi karena kelelahan saat mendengar aspirasi mahasiswa. Ia mengakui kondisinya sedang kurang sehat.

Baca juga: Ribuan Rumah di Batanghari Terendam Banjir, BPBD Siapkan Tenda Darurat

Baca juga: PSU 21 TPS Pilkada Bungo Digelar Usai Lebaran

Baca juga: Istri Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi Dilantik Jadi Ketua Dekranasda, TP PKK, dan Bunda PAUD