Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94, Kaitan DPR dan Presiden

TRIBUNJAMBI.COM - Berikut pembahasan kunci jawaban kelas 9 mata pelajaran PKN Kurikulum Merdeka halaman 94.

Kerjakan soal PKN berikut berdasarkan pengetahuan materi sebelumnya.

5. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?  16. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR? 

Jawaban

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden adalah bagian dari sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi. Keduanya memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, namun dengan kewenangan yang berbeda. Berikut adalah beberapa bentuk hubungan antara DPR dan Presiden:

1. Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif
DPR mewakili kekuasaan legislatif, yaitu membuat dan mengesahkan undang-undang. Presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, mewakili kekuasaan eksekutif, yang berwenang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang yang sudah disahkan.
Dalam sistem demokrasi, Presiden harus bekerja sama dengan DPR untuk membentuk kebijakan dan undang-undang yang mendukung keberlanjutan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
2. Pengesahan Anggaran
Salah satu tugas penting DPR adalah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden. APBN ini adalah dasar bagi pengelolaan keuangan negara dan perencanaan pembangunan.
Presiden mengusulkan anggaran tahunan, namun DPR yang akan membahas dan menyetujuinya melalui pembicaraan bersama.
3. Pengawasan Terhadap Kebijakan Presiden
DPR berperan dalam mengawasi kinerja dan kebijakan Presiden. Mereka bisa mengadakan rapat atau sidang untuk meminta penjelasan terkait kebijakan pemerintah atau mendesak perbaikan jika kebijakan dianggap tidak tepat.
Jika ada kebijakan yang dirasa tidak sesuai atau merugikan rakyat, DPR bisa memberikan kritik atau saran agar Presiden meninjau kembali keputusan tersebut.
4. Pemakzulan Presiden
DPR berhak mengusulkan pemakzulan Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat, seperti tindak pidana atau melanggar konstitusi.
Namun, proses pemakzulan ini tidak bisa dilakukan sembarangan, dan memerlukan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menentukan apakah alasan pemakzulan tersebut sah atau tidak.
5. Hubungan Kooperatif dan Kontrol
Meskipun berbeda kewenangannya, hubungan antara DPR dan Presiden idealnya adalah hubungan yang kooperatif dalam membangun negara. Namun, terkadang terjadi juga hubungan yang kontrolatif, di mana DPR mengawasi dan mengevaluasi kebijakan Presiden, serta memberikan kritik jika diperlukan.

Disclaimer

1. Pembahasan di atas hanya sebagai referensi belajar.

2. Soal di atas merupakan pertanyaan terbuka. Artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku di atas.

3. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban. Siswa dapat mengembangkan jawaban yang lebih baik.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94, Tugas MA dan MK

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94, Fungsi DPR