Pemerintah Izinkan 20 Persen Anggaran Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

TRIBUJAMBI.COM, MUARA TEBO - Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyampaikan bahwa pada 2025, pemerintah desa diperbolehkan menggunakan 20 persen dari anggaran dana desa (ADD) untuk program ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas PMD, Abdul Malik, saat dikonfirmasi pada Minggu (12/1/2025).

Malik menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Desa, pemerintah desa kini diberikan porsi anggaran sebesar 20 persen untuk mendukung program ketahanan pangan.

Besaran dana desa yang diterima dari pemerintah pusat tahun ini sekitar Rp 113,6 miliar. Kadis PMD menambahkan bahwa alokasi dana untuk ketahanan pangan tahun ini tetap sebesar tahun lalu, meskipun pengelolaannya berbeda.

Desa kini diminta untuk bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tidak lagi memberikan bantuan langsung kepada keluarga dengan pekarangan rumah, seperti pemberian bibit tanaman pangan atau ayam petelur.

"Kita mendukung program pemerintah, yakni menanam jagung, tanaman padi, dan bahan-bahan lainnya untuk mendukung ketahanan pangan," ungkap Malik.

Selain itu, Pemkab Tebo juga akan memetakan potensi-potensi desa yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Tebo.

Dia menegaskan, agar pemerintah desa mengikuti aturan yang berlaku dalam menyalurkan 20 persen anggaran untuk ketahanan pangan, guna mencapai tujuan program swasembada pangan yang diusung oleh pemerintah pusat.

"Kami meminta kepada pemerintah desa untuk mentaati aturan dalam menyalurkan 20 persen anggaran ketahanan pangan," pungkasnya. (sopianto)

Baca juga: Aktor Squid Game Ini Mencuri Perhatian Karena Dinilai Tampan Walau Dia Wanita

Baca juga: 5 Berita Populer Viral Jambi Hari Ini, Pisang Unik di Jalan Rusak hingga Perselingkuhan Pak Kades