Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94, Menjelaskan Soal Kedaulatan

TRIBUNJAMBI.COM - Simak pembahasan kunci jawaban kelas 9 mata pelajaran PKN Kurikulum Merdeka halaman 94.

Kerjakan soal berikut berdasarkan pengetahuan materi sebelumnya.

1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum di suatu wilayah tertentu. Kekuasaan ini tidak boleh dibagi dan tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat memiliki kemerdekaan penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!

Kedaulatan memiliki sifat-sifat berikut:

Asli: Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
Permanen: Kedaulatan tetap ada selama negara itu ada, meskipun pemerintahan berganti.
Tunggal: Hanya ada satu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
Menyeluruh: Berlaku di seluruh wilayah negara.
Tidak terbatas: Kekuasaan tidak dibatasi oleh siapapun atau apapun, kecuali oleh hukum yang dibuatnya sendiri.
3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya?

Teori Kedaulatan Tuhan: Kedaulatan berasal dari Tuhan dan penguasa memerintah atas nama Tuhan. Tokohnya antara lain: Augustinus, Thomas Aquinas, dan Jean Bodin.
Teori Kedaulatan Negara: Negara adalah sumber kedaulatan tertinggi. Tokohnya antara lain: Georg Jellinek dan Paul Laband.
4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?

Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang terpisah dan saling menyeimbangkan:

Kekuasaan Legislatif: Kekuasaan untuk membuat undang-undang (di Indonesia: DPR).
Kekuasaan Eksekutif: Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (di Indonesia: Presiden dan kabinet).
Kekuasaan Yudikatif: Kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang (di Indonesia: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dll.).
5. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?

Landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

Pasal 1 ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
 Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..."   

6. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ciri khasnya adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menghargai hak individu dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

7. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis/komunis!

Dibandingkan dengan demokrasi liberal: Demokrasi Pancasila lebih menekankan musyawarah dan mufakat, sehingga lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.
Dibandingkan dengan demokrasi sosialis/komunis: Demokrasi Pancasila mengakui hak milik pribadi dan kebebasan individu, sementara demokrasi sosialis/komunis cenderung mengutamakan kepemilikan bersama dan kontrol negara yang kuat.
8. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia!

Asas-asas pemilu di Indonesia (sesuai UU No. 7 Tahun 2017) adalah:

Langsung: Rakyat memilih langsung wakilnya.
Umum: Semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih.
Bebas: Pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan.
Rahasia: Pilihan pemilih dirahasiakan.
Jujur: Pelaksanaan pemilu harus jujur dan adil.
Adil: Semua peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan adil.

9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi! 

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya dominasi dari pemerintah dan partai politik tunggal, yaitu Golkar. Pada masa Reformasi, pelaksanaan demokrasi Pancasila mulai membaik. Hal ini disebabkan oleh adanya reformasi politik yang menghapuskan dominasi pemerintah dan partai politik tunggal.

Disclaimer

1. Pembahasan di atas hanya sebagai referensi belajar.

2. Soal di atas merupakan pertanyaan terbuka. Artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku di atas.

3. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban. Siswa dapat mengembangkan jawaban yang lebih baik.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94, Tentang Teori Kedaulatan