Pilbup Merangin

Debat Pilbup Merangin, Jawaban Syukur-Khafid Terkait Isu Nepotisme Jabatan di Pemkab Merangin

Debat Publik Terbuka Pertama Pilbup Merangin berlangsung lancar dan kondusif, dengan setiap pasangan calon (paslon) memaparkan visi dan misi serta men

Tribunjambi.com/Frengky Widarta
Debat Publik Perdana Pilbup Merangin, Nalim-Nilwan Janji Perbaiki Sistem Transparansi Seleksi PPPK 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO – Debat Publik Terbuka Pertama Pilbup Merangin berlangsung lancar dan kondusif, dengan setiap pasangan calon (paslon) memaparkan visi dan misi serta menjawab pertanyaan dari panelis, Kamis (14/11).

Debat yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Merangin pada Rabu malam (13/11) dibagi ke dalam beberapa segmen, mulai dari penyampaian visi dan misi hingga sesi pertanyaan yang mendalami visi dari masing-masing paslon.

Pada segmen pertanyaan, Moderator Debat Mochammad Farisi menyampaikan isu yang sedang hangat terkait dugaan nepotisme dalam penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin. 

Pertanyaannya adalah, jika terpilih, bagaimana strategi paslon dalam menangani isu nepotisme di Pemkab Merangin.

Menanggapi pertanyaan tersebut, calon Bupati Muhammad Syukur, menegaskan bahwa nepotisme merupakan masalah serius dan telah menjadi persoalan nasional. 

"Terima kasih, moderator. Yang pertama, memang masalah nepotisme ini menjadi masalah nasional, ya, di mana-mana, ini menjadi persoalan yang sangat berat, terutama menyangkut keluarga dan sebagainya," ucap Syukur.

Menurutnya, sistem merit yang telah diterapkan secara nasional harus diperkuat untuk memastikan bahwa penempatan jabatan diisi oleh individu yang tepat berdasarkan kompetensi. 

"Nepotisme ini merupakan penyakit birokrasi yang ada di seluruh bangsa ini," tambahnya.

Paslon Syukur-Khafid berkomitmen untuk mengutamakan kompetensi dalam seleksi jika terpilih, agar individu yang ditempatkan di posisi tertentu benar-benar sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. 

"Sehingga posisi seperti kepala OPD bisa diisi oleh orang yang memiliki ilmu dan kemampuan sesuai tugasnya," jelas Syukur.

Menurutnya, pendekatan berbasis kompetensi merupakan solusi terbaik untuk menghapus nepotisme dan praktik KKN. 

"Ini salah satu solusi paling tepat, melakukan seleksi berbasis kompetensi untuk menghilangkan nepotisme dan KKN," tutupnya.

Baca juga: Pasar Rakyat Parit 1 Kuala Tungkal Terkesan Terbengkalai, Ini Kata Dinas Perdagangan

Baca juga: Tim Pengabdian Analis Kimia FST Unja Manfaatkan Biji Karet Sebagai Arang

Baca juga: Pjs Gubernur Jambi, Sudirman Pantau Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Muaro Jambi

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved