Rekrutmen PPPK di Kerinci, Diduga Ada Intervensi Politik dan Ketidakjelasan Prosedur

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI – Polemik baru muncul terkait proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kerinci, terutama mengenai banyaknya peserta yang tidak lulus seleksi administrasi meskipun telah mengikuti petunjuk yang diberikan.

Sejumlah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan dugaan adanya intervensi dalam proses seleksi administrasi, yang diduga dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kerinci, Efrawadi. 

Menurut sumber tersebut, Efrawadi diduga sengaja menyebabkan banyak peserta tidak lulus administrasi dengan tujuan agar mereka menghubungi dirinya untuk meminta bantuan agar diluluskan.

“Disinilah dugaan intervensi terjadi, Efrawadi akan memberikan tekanan agar peserta memilih salah satu kandidat calon Bupati Kerinci pada Pilkada 2024,” ujar sumber tersebut.

Tidak hanya itu, ada juga dugaan bahwa Efrawadi mengarahkan beberapa peserta dengan afiliasi politik tertentu untuk memprioritaskan diri mereka dalam seleksi PPPK, yang seharusnya dilakukan secara objektif dan transparan.

Hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan peserta yang merasa diperlakukan tidak adil.

Menanggapi hal ini, beberapa peserta seleksi PPPK meminta agar Pj Bupati Kerinci, Asraf, yang baru saja diperpanjang masa jabatannya, segera mengambil langkah tegas untuk menangani masalah tersebut. 

Salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya mengatakan, rekrutmen PPPK harusnya berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas. 

"Jika ada pejabat yang memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi atau politik, hal itu harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Peserta juga mengeluhkan ketidakjelasan prosedur dalam seleksi serta adanya dugaan intervensi politik dari pihak-pihak tertentu, dan meminta Pj Bupati memastikan bahwa proses ini berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa campur tangan politik.

Pj Bupati Kerinci, Asraf, membantah adanya kaitan antara seleksi PPPK dengan Pilkada 2024. 

“Sekarang sedang masa sanggah hingga tanggal 7 November. Silakan setiap peserta melihat kembali dokumen mereka yang belum lengkap dan melengkapi. Saya jamin tidak ada hubungan antara tes PPPK dan Pilkada,” ungkapnya.

Asraf berharap peserta dapat memaklumi situasi ini dan melakukan penyanggahan melalui portal masing-masing. 

Sementara itu, ketegasan dari Pj Bupati Kerinci diharapkan dapat memastikan proses rekrutmen PPPK berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang ada.

Baca juga: Ribuan Pendaftar PPPK di Muaro Jambi Lulus Tahap Administrasi

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Tebo Buka Rekrutmen 400 Tenaga PPPK Tahun 2024

Baca juga: Ribuan Pelamar Daftar PPPK di Kabupaten Tebo, Ratusan Pendaftar Tidak Memenuhi Syarat