Dosen Unja: Modus Baru Pakai e-Wallet untuk Politik Uang Pilkada di Jambi

PENGAMAT politik dan kebijakan publik Universitas Jambi, Citra Darminto, menyampaikan analisis politik terkait fenomena politik uang atau money politics Pilkada di Jambi.

Politik uang pada Pilkada Serentak 2024 politik uang bakal lebih masif lagi, apabila pengawasan dan penegakan hukumnya tidak serius.

Prediksi itu bukan tanpa alasan. 

Berkaca pada Pileg Februari 2024 lalu, hampir 80 persen caleg harus merogoh kocek cukup untuk "menyiram" agar mendapatkan suara.

Maka tak heran, banyak yang mempelesetkan Pilkada Serentak 2024 ini menjadi ajang adu kuat isi tas alias kekuatan finansial antar calon kepala daerah. 

Berbagai kalangan memprediksi siapa pasangan cakada yang banyak uang, maka dialah yang bakal menjadi pemenang di pilkada nanti.  

Sampai saat ini banyak mindset para aktor politik beranggapan politik uang dinilai sebagai cara untuk meraup suara masyarakat. 

Dan bagi sebagaian masyarakat, pesta demokrasi pilkada ini merupakan pesta cuan buat mereka.

Pilkada 2024 di Provinsi Jambi akan banyak terjadi kecurangan. 

Itu bisa dikontribusikan oleh perilaku kompetisi yang pragmatis, di tengah suasana kompetisi yang sangat kompetitif dan aktor kontestan yang kompetitif juga.

Para politikus melakukan berbagai macam strategi dan cara untuk melakukan politik uang. 

Karena Pilkada 2024 ini sepertinya bakal lebih masif dan brutal, mengingat Pilkada Serentak 2024 akan dilakukan satu kali putaran yang berpedoman pada UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Dengan kondisi ini, dipresdiksi pasaran politik uang di Pilkada 2024 tidak bisa terelakkan. 

Karena sampai saat ini, masih banyak kandidat cakada yang berpikir bagaimana pun caranya, yang terpenting bisa menang.

Terkait distribusi politik uang jelang hari H, pendistribusiannya nanti bervariasi, tergantung wilayah dan jumlah pemilih.

Semakin banyak calon dan jumlah pemilih sedikit, maka besaran "siraman" bakal bertambah. Pola jual beli suara ini bervariasi. 

Ada yang langsung diterima oleh pemilih yang menerima manfaat politik uang itu.

Lalu bisa juga dilakukan secara tidak langsung. 

Misalnya dengan aplikasi online e-Walet, DANA dan lainnya. 

Ini modus terbaru dampak dari penggunaan teknologi digital saat ini.

Tinggal sekarang bagaimana penegakkan hukum pemilu yang tegas berkeadilan antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan di dalam Sentra Gakkumdu.

Ini perlu juga melibatkan peran PPATK dalam memonitor pergerakan uang cakada yang akan berkontestasi di pilkada, khususnya di Provinsi Jambi. 

Pesan kepada masyarakat Provinsi Jambi, pemimpin yang membagi bagikan uang, biasanya mereka akan cenderung mempertahanan kemiskinan. (dna)

Baca juga: Hujan Politik Uang Puluhan Miliar di Jambi Jelang Coblosan, Pengakuan Timses Hijau, Kuning dan Merah

Baca juga: Terbukti Politik Uang, Ketua Bawaslu Jambi Ungkap Sanksi Miliaran Bagi Cakada dan Penerima