Diduga Tidak Netral, Oknum Kades di Muaro Jambi Disanksi Sekda Muaro Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Seorang oknum kepala Desa di Kabupaten Muaro Jambi menerima teguran atau sanksi peringatan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono. 

Dia diberikan sanksi peringatan lantaran menghadiri suatu kegiatan yang turut dihadiri salah satu calon Kepala Daerah Muaro Jambi.

Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono mengatakan, pihaknya memberikan teguran dan telah menjatuhkan sanksi peringatan terhadap Kepala Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.

Teguran atau sanksi peringatan ini, kata dia, diberikan lantaran seorang Kades tersebut diduga melanggar netralitas sebagai seorang Kepala Desa pada proses tahapan Pilkada tahun ini.

"Setelah dianalisis dengan ketentuan yang berlaku, kita hanya memberikan peringatan kepada Kades untuk menjaga netralitas," kata Budhi Hartono. 

Budhi Hartono menyampaikan,dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Kades Bukit Subur tersebut terjadi pada saat sebelum penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi.

Menurut keterangan dari Kades tersebut, dirinya hanya menghadiri undangan kegiatan dari warga yang juga turut dihadiri oleh seorang calon Kepala Daerah. 

"Yang bersangkutan hadir disitu, bukan atas inisiasinya. Beliau diundang dalam acara dan kebetulan ada calon Bupati yang juga hadir. Dan Kepala Desa tidak memberikan sambutan atau statement apapun pada saat itu," sampainya.

Mantan Inspektur Inspektorat Muaro Jambi itu tidak henti-hentinya memberikan imbauan kepada seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) maupun Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi untuk bersikap netral dan tidak ikut terlibat dalam politik praktis. 

"Saya mengimbau kepada para ASN maupun Kepala Desa di Muaro Jambi agar tetap bersikap netral. Mari kita sukseskan Pilkada tahun ini, secara aman dan damai," imbuhnya.

Baca juga: Disdukcapil Buka Pelayanan Administrasi Dokumen Kependudukan Gratis di Festival Sarolangun

Baca juga: Profil Arifatul Choiri Fauzi dan Veronica Tan, Menteri dan Wamen PPPA di Kabinet Merah Putih

Baca juga: Bagaimana Nasib 11 Ribu Karyawan Sritex Usai Perusahaan Tekstil di Jateng Itu Pailit Karena Utang?