Nakes RSUD Raden Mattaher Mogok Kerja
Ketua DPRD Provinsi Jambi Temui Perwakilan Nakes RSUD Raden Mattaher Pasca Demo
Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah menerima beberapa perwakilan dari Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Raden Mattaher Jambi, Senin (7/10/2024).
Penulis: M Yon Rinaldi | Editor: Rohmayana
TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah menerima beberapa perwakilan dari Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Raden Mattaher Jambi, Senin (7/10/2024).
Kehadiran perwakilan Nakes RSUD Raden Mattaher ini untuk menyampaikan nasib mereka yang tidak dimasukan dalam data best penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun penerimaan 2024.
Hal ini karena Nakes yang bekerja di RSUD Raden Mattaher ini mengunakan skema BLUD.
Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 13.00 wib tersebut menghasilkan harapan bagi Nakes akan nasib mereka kedepan, hal ini karena Ketua DPRD Provinsi Jambi akan memperjuangkan nasib mereka.
Kepada awak media, usai pertemuan tersebut Hafiz mengatakan akan mempelajari kondisi dan regulasi hukum atas permaslahan ini.
"Kita tampung dulu sembari mempelajari dasar hukumnya, sehingga kami bisa memberikan kepastian kepada teman-teman nakes di RSUD Raden Mattaher," ujarnya.
Namun, Hafis memastikan akan terus mendorong permasalahan ini hingga selesai secepat mungkin.
Bahkan pada saat pertemuan Hafiz langsung menghubungi stakeholder terkait yaitu kaban BKD.
"Kita tadi langsung hubungi Kaban BKD dan mereka juga lagi mempelajari regulasinya," ungkap Hafiz.
Baca juga: Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi Santai Tanggapi Aksi Unjuk Rasa Nakes: Ini Bukan Demo, Cuma Aspirasi
Baca juga: RSUD Raden Mattaher Jambi Membeludak Akibat Honorer Medis dan Non Medis Aksi
Dalam pertemuan aksi damai yang di lakukan Nakes RSUD di DPRD Provinsi Jambi tersebut di ikuti sekitar 800 orang yang bekerja di lingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi baik tenaga medis maupun non medis.
Sebelum melakukan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Jambi mereka terlebih dahulu melakukan aksi damai di halaman RSUD Raden Mattaher Jambi sekitar pukul 08.00 wib.
Dari pantauan Tribun Jambi, puluhan pasien di ruang tunggu membeludak akibat tenaga medis dan non medis honorer melakukan aksi menurut nasibnya.
Terlihat sejumlah pasien dan keluarga ramai menunggu di ruang depan RSUD Raden Mattaher Jambi. Tak banyak petugas medis yang melayani hingga menyebabkan keramaian di ruang tersebut.
Satu diantara keluarga pasien dari Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo bingung dengan adanya kejadian ini. Mereka terpaksa menunggu antrian karena hanya beberapa petugas rumah sakit yang bisa meladeni pasien.
"Ya gimana ya kami jauh dari Rimbo Bujang ini, mau obati keluarga minta agar ini bisa cepat ditangani," kata salah satu keluarga pasien.

Baca juga: Honorer RSUD Raden Mattaher Jambi Tutut Penyetaraan Honorer BLUD sama dengan Honorer APBD
Sebelumnya, salah satu honorer bernama Said mengatakan, mengapa honorer BLUD tidak masuk dalam data BKN, mereka meminta agar dipindahkan status honorer BLUD menjadi honorer APBD.
"Atau honorer BLUD dibisa kan untuk menjadi ASN atau PPPK karena kami bukan kemarin sore, kami sudah belasan tahun," ujar Said.
Secara regulasi itu memang tidak bisa dilakukan oleh BKN, sebab regulasi diatur oleh Menpan RB. Namun mereka berharap BKD mengajukan dan Menpan RB mengadakan formasi.
Para honorer meminta para petinggi rumah sakit memikirkan status para staff honorer karena menurut aturan Menpan RB honorer ditiadakan sejak akhir Desember 2024.
Setelah adanya pertemuan dengan direksi, direktur RSUD Raden Mattaher Jambi dan BKD Provinsi Jambi akan mengusulkan kepada Menpan RB untuk tenaga honorer BLUD.
Sedangkan janji para direksi kepada honorer, akan meneruskan kontrak tenaga honorer BLUD. Tentunya para honorer BLUD meminta agar ada kesamaan ganji antara honorer APBD dan BLUD sebab ada perbedaan ratusan ribu rupiah.
"Kami berharap kami bisa makan gajinya dari APBD karena ada perbedaan antara honorer BLUD dan honorer APBD. Kami maunya hampir sama," kata Said.
Dia menyebut, untuk periode pertama PPPK honorer BLUD tidak dapat mengikuti seleksi PPPK dikarenakan tidak terdaftar di BKN, karena honorer BLUD tidak terdata.
"Makanya kami minta solusi di tahun depan BKD untuk mengirimkan surat ke Menpan RB kalau bisa ditambah formasinya untuk kami," sebutnya.
"Mohon kepada Menpan RB mohon diperhatikan kami, karena kami ini honorer di rumah sakit ini BLUD. Tolong juga kepada presiden terpilih perjuangkan kami," tambahnya. (Tribunjambi.com/M Yon Rinaldi)
Dapatkan Berita Terupdate Tribunjambi.com di Google News
DPRD Provinsi Jambi Rencanakan Pertemuan dengan Menpan RB Terkait Nasib Nakes di RSUD Raden Mattaher |
![]() |
---|
BKD Jambi Sebut Honorer BLUD Tidak Bisa Masuk Database, Tapi Bisa Ikut Tes PPPK Kategori Dua |
![]() |
---|
Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi Santai Tanggapi Aksi Unjuk Rasa Nakes: Ini Bukan Demo, Cuma Aspirasi |
![]() |
---|
RSUD Raden Mattaher Jambi Membeludak Akibat Honorer Medis dan Non Medis Aksi |
![]() |
---|
Honorer RSUD Raden Mattaher Jambi Tutut Penyetaraan Honorer BLUD sama dengan Honorer APBD |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.