Geger Soal Pasukan Jokowi Berani Mati Apel Akbar 22 September 2024, Sempat Disentil Amien Rais

TRIBUNJAMBI.COM - Belakangan ramai isu soal keberadaan pasukan berani mati yang mendukung dan membela Presiden Joko Widodo.

Ya, pasukan berani mati ini dikabarkan akan apel akbar pada 22 September 2024 di Tugu Proklamasi, Jakarta.

Isu ini pun beredar luas di sosial media dengan beragam macam narasi.

Bahkan beberapa postingan menarasikan dengan sejumlah video.

Terkait kabar ini pun rupanya sempat disampaikan oleh Amien Rais, Ketua Majelis Syura Partai Ummat.

Kala itu, Amien Rais menyebut jika pasukan berani mati yang mendukung Jokowi itu akan dipimpin seorang pria bernama Sukodigdo Wardoyo.

Namun syaangnya tak jelas siapa sosok Sukodigdo Wardoyo tersebut.

Baca juga: Dokter Oky Pratama Ikut Menjemput Lolly: Datang Sesuai Prosedural

Baca juga: Tom Lembong Ungkap Kabar Terbaru Anies Bakal Dirikan Partai Politik, Bentuk Parpol atau Ormas?

Baca juga: Viral Pria Malaysia Klaim Batik dari Malaysia ke YouTuber Amerika

“Tanggal 22 September nanti direncanakan akan ada apel besar-besaran di Jakarta yang akan diikuti, ini katanya, oleh sekitar 20 ribu pasukan berani mati. Kata pimpinan pasukan berani mati itu, Sukodikdo Wardoyo, mereka punya komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan," kata Amien Rais, di akun YouTube-nya, Selasa (10/9/2024) lalu.

Ia pun menanyakan, jika isu ini benar adanya, lantas siapa pendana dibalik rencana apel akbar ini.

“Ya, mungkin akan dijawab mereka sendiri yang membiayai kegiatan itu. Tentu tidak ada yang percaya. Saya tidak percaya sama sekali,” tegas Amien.

“Pasti ada sponsor yang menanggung biaya berjumlah miliaran itu sehingga dalam suasana sepert ini, Mulyono selalu bisa meminta para cukong untuk merogoh kocek mereka tetapi itu dulu menurut saya. Saya kira sekarang, sejak jadi bebek lumpuh, ia kehilangan kesaktiannya. Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas,” tambahnya.

Amien kemudian menyatakan, Jokowi itu sudah pasti lengser di tanggal 20 Oktober tahun ini.

"Pasca 20 Oktober besok, Mulyono tidak ada lagi di panggung politik nasional. Mungkin saja sesekali muncul tetapi yang jelas itu hanya di pinggiran, lah. Andaikata Jokowi belum dipenjara, tentu lain cerita,” katanya menambahkan.

Bahkan Amien Rais secara meyakinkan mengatakan, hari-hari ini Jokowi kata dia semakin resah, gelisah, galau, dan tidak mampu lagi tertawa lepas seperti masa-masa kemarin.

“Mudah-mudahan saya keliru tetapi saya khawatir seperti saya sampaikan beberapa hari lalu, ini manusia Mulyono karena kalap, bisa mengambil aksi yang cukup berbahaya yang saya istilahkan sebagai politik bumi hangus,” kata dia.

“Mulyono atau Jokowi ini tampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongoan dan keculasan—bangunan besar itu, sekarang sudah ambruk dan pasti ini menyakitkan bagi Jokowi,” imbuhnya.

“Apa kemudian akan mengandalkan Gibran? Itu mustahil. Gibran bagaikan mentimun bongkok. Ada, tidak ada, itu tidak masalah. Jadi, ada tidak adanya, itu tidak berpengaruh, karena siapa dia itu,” katanya lagi.

Prabowo pun kata, di kepemimpinannya nanti, Gibran malah jadi beban.

“Jika si Gibran diajak sidang kabinet, ini anak ugungan Mulyono, kalau ikut bicara mungkin akan jadi lelucon saja. Wong buka warung martabak Markobar saja tidak laku, tidak sampai setahun sudah bangkrut, lantas diskursus apa yang bisa dia sampaikan? Tentu nothing. Tidak ada sama sekali,” kata mantan Ketua MPR itu.

“Atau kemudian Jokowi mengandalkan Kaesang. Apalagi ini, kehidupan keluarga muda Kaesang yang hedonistik, suka pamer kemewahan, bergaya OKB, mengalami culture shock, sekarang jadi sasaran kebencian mayoritas kaum milenial."

"Jadi Kaesang juga sudah tertutup. Jalan buntu. Mau nyagub diketawain ayam, mau nyalon wali kota juga tidak akan ada yang memilih, kecuali milenial yang keblinger,” katanya lagi.

Disampaikan Amien, hampir semua pengamat politik jeli berpendapat tidak mungkin presiden terpilih Prabowo sudi melanjutkan program pemerintahan Jokowi yang dianggapnya memecah belah bangsa, menjadikan kebohongan dan kepalsuan sebagai seni berkuasa, dan mengunggulkan kepentingan pribadi dan keluarga segala-galanya.

“Jadi ini tidak mungkin. Pak Prabowo yang ukuran kepemimpinannya itu jauh di atas Jokowi lantas kemudian disuruh meneruskan kebijakan Jokowi,” kata dia. 

Amien Rais bahkan sempat menuding jika Jokowi merupakan pecinta Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tudingan Amien Rais itu ke Jokowi karena adanya permintaaan maaf dari pemerintah kepada orang-orang yang terlibat kaum kiri yang tertuang dalam Keppres 17/2022.

"Nah jadi Jokowi bukan kader PKI, itu saya iyakan. Dia bukan kader PKI, saya setuju. Tapi Si Mulyono ini Jokowi jelas pencinta PKI," ujar Amin Rais dalam video.

"Lihat saja Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Oleh karena itu, kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga. Jangan sampai mereka merusak masa depan bangsa," lanjutnya.

Dibantah Mahfud MD

Namun pernyataan Amien Rais soal PKI tersebut langsung dibantah Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD lewat status twitternya @mohmahfud pada Rabu (11/9/2024).

Dalam postingannya, Mahfud MD mengkoreksi pernyataan Amien Rais.

"Ada koreksi untuk Pak Amien Rais. Yang Bapak katakan bahwa Kepres No. 17 Thn 2022 berisi permintaan maaf Presiden Jokowi kepada PKI itu TIDAK BENAR," tulis Mahfud MD.

"Kepres itu hanya berisi pengakuan terjadinya pelanggaran HAM Berat atas 13 kasus. Presiden harus mengakui karena itu adalah keputusan Komnas HAM," bebernya.

Lebih lanjut dipaparkannya, berdasarkan Tap MPR dan Undang-Undang yang dibuat ketika Amien Rais memimpin MPR, Mahfud menjelaskan yang berwenang menentukan terjadinya pelanggaran HAM Berat itu adalah Komnas HAM.

Sehingga ditegaskan Mahfud, Presiden tidak boleh tidak mengakui.

Dan atas langkah Presiden dengan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 Dewan HAM PBB secara resmi memberi apreasiasi kepada Pemerintah Indonesia.

"Sebelum Presiden mengeluarkan Kepres 17 tersebut. memang ada yang usul agar Presiden meminta maaf kepada PKI, tetapi usul itu DITOLAK," ungkap Mahfud MD.

"Ada juga usul agar Pemerintah menulis ulang sejarah 1965/1966. Ini juga kita tolak. Sebab jika Pemerintah yang menulis sejarah nanti bisa diubah lagi oleh Pemerintah berikutnya," jelasnya.

"Makanya kita hanya mengatakan, universitas atau lembaga Riset silakan saja menulis sejarah secara ilmiah, dana bisa dari Pemerintah untuk riset. Namun hasilnya tidak harus merupakan pandangan pemerintah. Sejarah 1965/1966 sudah banyak ditulis dan versinya bermacam-macam. Silakan kalau mau diteliti lagi secara ilmiah," bebernya.

Beredar Video di Medsos

Kompas.com sempat menerbitkan artikel berjudul [KLARIFIKASI] Video Tidak Perlihatkan Demonstran Dibayar untuk Pasukan Berani Mati Jokowi.

Dalam ulasannya tersebut, dijelaskan tentang adanya video yang diklaim menampilkan salah satu warga ikut aksi Pasukan Berani Mati Dukung Jokowi (Presiden Joko Widodo), yang mengaku dibayar untuk melakukan demonstrasi.

Namun, setelah ditelusuri video tersebut dibagikan dengan konteks keliru.

Video tersebut diambil pada 2015 atau lebih dari sembilan tahun lalu, dan tidak ada kaitan dengan aksi Pasukan Berani Mati Dukung Jokowi.

Sebagai konteks, pada 22 September mendatang akan ada aksi apel akbar yang mengatasnamakan Pasukan Berani Mati Dukung Jokowi. Apel akbar itu kemudian menjadi sorotan sejumlah tokoh, termasuk mantan Ketua MPR RI Amien Rais.

Narasi yang beredar

Video yang diklaim menampilkan pasukan berani mati Jokowi muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Faceboook ini, ini dan X ini. 

Video itu menampilkan seorang perempuan mengaku ikut demo mendukung Jokowi karena mendapat bayaran. Video diberi keterangan sebagai berikut:

Pasukan Berani Mati Jokowi Siap Masuk Jakarta

Mendukung kowi lantik jadi Polri, udehhh" Konon 20 Kini 20.000 Pasukan berani mati ????

Penelusuran Kompas.com

Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan yang ada di kanal YouTube Jakartanicus ini, yang diunggah pada 12 Februari 2015. Video itu merupakan potongan klip mulai menit 2:08.

Video menggambarkan momen ketika sejumlah orang melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara lebih dari sembilan tahun lalu. Unjuk rasa tidak ada kaitan dengan apel akbar Bela Jokowi.

Saat itu, massa menuntut Presiden Jokowi untuk segera melantik Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pada periode Januari hingga Februari 2015, Budi Gunawan menjadi perhatian setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Padahal, Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang menggantikan Jenderal Sutarman. Komisi III DPR juga sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan, dan meloloskan BG.

Budi Gunawan kemudian melakukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sidang perdananya digelar 2 Februari 2015.

Saat demonstrasi berlangsung, proses praperadilan masih berlangsung. Ketika ditanya, beberapa demonstran mengaku dibayar untuk mengikuti aksi. Mereka tidak mengetahui esensi dari demonstrasi tersebut.

Sehingga, dapat dipastikan video itu tidak terkait dengan Pasukan Berani Mati Dukung Jokowi. 

Kesimpulan

Video yang diklaim menampilkan Pasukan Berani Mati Dukung Jokowi melakukan demonstrasi dibagikan dengan informasi yang keliru.

Adapun video aslinya memperlihatkan peristiwa ketika sejumlah orang melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara menuntut Jokowi segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ketika ditanya, beberapa demonstran mengaku dibayar untuk mengikuti aksi tersebut.

Namun, peristiwa itu terjadi pada 2015, dan tidak ada kaitan dengan rencana apel akbar Pasukan Berani Mati Dukung Jokowi pada 22 September mendatang.