Jokowi Lantik Mensos Baru Pengganti Risma, Bukan Kader PDIP, Pramono: Hak Sepenuhnya Presiden

Jelang akhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan resuffle kabinet. Pada Rabu (11/9/2024) Presiden Jokowi melantik Saifullah Yusu

Editor: Suci Rahayu PK
Tangkapan Layar Kompas TV
Saifullah Yusuf dilantik sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024 

Resufle kabinet Jokowi

TRIBUNJAMBI.COM - Jelang akhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan resuffle kabinet.

Pada Rabu (11/9/2024) Presiden Jokowi melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara.

Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul menggantikan Tri Rismaharini yang mundur karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

Selain Saifullah Yusuf, Presiden Jokowi, juga melantik Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) dan Aida Suwandi Budiman sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Pejamin Simpanan (LPS).

Usai dilantik dan melakukan pengucapan sumpah, nama-nama pejabat baru tersebut melakukan penandatanganan berita acara di hadapan Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri yang hadir dalam pelantikan tersebut memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik.

Baca juga: Mantur Sopir Travel yang Hilang Belum Ditemukan, Polisi Masih Lakukan Pencarian

Baca juga: Maia Estianty Bocorkan Rencana Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Pertengahan Tahun 2025

Bukan Kader PDIP

Saifullah Yusuf yang dilantik jadi Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini atau Risma, bukan kader PDIP.

Terkait hal tersebut Sekretaris Kabinet yang juga kader senior PDIP Pramono Anung mengatakan bahwa pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Presiden mau menunjuk siapa itu kan hak sepenuhnya presiden," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Termasuk kata Pramono apabila Menteri yang ditunjuk untuk menggantikan Risma bukan merupakan kader PDIP.

"Ya pokoknya waktunya tinggal 1 bulan itu hak prerogatif sepenuhnya presiden," ujarnya.

 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Baim Cilik Tuntut Sang Ayah Bertanggung Jawab, Biaya Sekolah Pakai Uang Sendiri

Baca juga: Maia Estianty Bocorkan Rencana Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Pertengahan Tahun 2025

Baca juga: Program Dokter Tangguh Bawa Bupati Fadhil Terima Penghargaan Tokoh Indonesia Tingkat Nasional

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved