Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 39, Pembentukan RUU

TRIBUNJAMBI.COM - Berikut kunci jawaban kelas 9 SMP mata pelajaran PKN.

Materi ini sesuai buku Kurikulum Merdeka halaman 39.

Berikut ini materi yang membahas tentang Perppu yang diubah menjadi Undang-undang.

Silakan kalian baca kembali materi di atas, menurut kalian mengapa
dalam situasi mendesak tidak menggunakan UU sebagai aturan hukumnya, mengapa harus Perppu? Carilah contoh Perppu sebanya kbanyaknya, yang pernah ada dan disetujui sehingga menjadi UU.
Kerjakan dalam buku masing-masing.

Jawaban

Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat. Perppu dikeluarkan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diatasi oleh undang-undang biasa karena memerlukan tindakan cepat dan mendesak.

Ada beberapa alasan mengapa Perppu digunakan dalam situasi mendesak, yaitu:

Undang-undang biasa memerlukan proses yang panjang untuk dibahas dan disetujui oleh DPR. Proses ini dapat memakan waktu hingga beberapa bulan atau bahkan tahun, yang tidak dapat menunggu dalam keadaan darurat.

Undang-undang biasa dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Perppu tidak dapat dibatalkan oleh MK, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perppu dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang bersifat sementara. Undang-undang biasa bersifat permanen, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang bersifat sementara.
Berikut adalah beberapa contoh Perppu yang pernah dikeluarkan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR menjadi undang-undang:

Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keadaan Bahaya

Perppu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Perppu Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Perppu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak