Sanksi Pemecatan Menanti ASN Tidak Netral di Pilkada 2024

SENGETI, TRIBUN - Setiap aparatur sipil negara (asn) yang tidak netral pada pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 akan diberikan sanksi pemecatan.

 Sebab kata Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Muhammad Azan bahwa sikap ASN selama pelaksanaan Pemilu adalah netral.

Penegasan itu disampaikannya jelang dimualinya Pilkada serantak 2024 dengan pendaftaran bakal calon pada 27-29 Agustus 2024.

Ia meminta agar ASN di lingkungan Pemkab Batanghari bersikap netral.

"Kita sama-sama melihat dan memantau pelaksanaan Pilkada. Sebagaimana diamanahkan undang-undang bahwa ASN, TNI, Polri netral," kata Azan setelah menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Siginjai dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pilkada, Senin (26/8).

Tidak hanya itu, Azan juga mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi bagi ASN yang terbukti berpolitik ataupun tidak netral.

"Kalau ada ditemui ada oknum yang tidak netral silahkan laporkan ke kami," ujarnya. 

Ia mengatakan ASN yang tidak netral akan disanksi teguran sampai pemecatan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Baca juga: Bachril Bakri Harap Pilkada Serentak 2024 di Sarolangun Berjalan Sejuk

Baca juga: Kejutan di Pilkada Jambi, Saniatul Lativa Mendadak Mundur Sebagai Cawagub Romi Hariyanto

"Ada tahapannya, kalau tergolong pelanggaran berat bukan tidak mungkin kita lakukan pemecatan," pungkasnya.

Senada disampaikan Kapolres Batanghari, AKBP Singgih Hermawan yang menegaskan TNI dan Polri wajib bersikap netral pada Pilkada.

"Kami TNI Polri netral dalam pelaksanaan Pemilu," tegasnya. (uti)

628 Personel Diturunkan

KAPOLRES Batanghari, AKBP Singgih Hermawan memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Siginjai dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak, Senin, (26/8).

Untuk mengamankan Pemilu  itu nantinya akan diturunkan 628 personel yang terdiri dari 362 personel Polres Batanghari, 150 personel Satpol PP Kabupaten Batanghari dan 116 anggota TNI. 

"Insyallah kami siap untuk menjaga dan mengawal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Batanghari," ujarnya, Senin (26/8).