Ketum PDIP Megawati Prihatin Arlangga Mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, Ini Katanya

Ia menjelaskan bahwa nantinya rapat pleno itu akan menunjuk Plt Ketum Golkar yang akan menggantikan Airlangga.

Nantinya, Plt Ketum Golkar akan bertugas mempersiapkan pemilihan ketum definitif. "Mekanismenya itu setelah seorang ketua mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno, nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas," katanya.'

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, ada 11 wakil ketua umum (waketum) partainya yang berpeluang jadi pelaksana tugas (plt) ketum partai. Adies menerangkan, tidak ada aturan yang mengharuskan wakil ketua umum tertentu otomatis menjabat sebagai plt ketum, sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. "Semua wakil ketua umum punya kesempatan untuk maju sebagai pelaksana tugas. Akan tetapi, itu semua tergantung pada keputusan rapat pleno," ujar Adies dilansir kompas.com dari Antara, Minggu (11/8). 

Lebih lanjut, 11 nama yang berpeluang jadi Plt Ketum Golkar antara lain Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang.

Kemudian ada nama Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng dan Roem Kono. 
Nantinya, plt ketum akan memimpin partai hingga digelarnya musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang bakal menentukan Ketum Golkar definitif yang baru. Adapun Plt Ketum Golkar ini ditentukan melalui rapat pleno yang diadakan paling lambat pada Selasa (13/8).

Dalam rapat pleno tersebut, para pengurus DPP Partai Golkar bakal membahas surat pengunduran diri Airlangga sehingga statusnya dapat dipastikan secara de facto dan de jure yang tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Selanjutnya, rapat pleno akan menyepakati salah satu dari 11 wakil ketua umum yang bakal ditunjuk sebagai Plt Ketum Golkar. 
Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas jadwal dan tempat penyelenggaraan munas atau munaslub untuk menentukan Ketum Golkar yang baru. (dna/tribunnnews/kompas.com)

Tidak Memengaruhi SK Rekomendasi

MUNDURNYA Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak memengaruhi surat keputusan rekomendasi dukungan kepada calon kepala daerah yang diberikan partai berlambang beringin itu. 

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, rekomendasi yang diberikan pada masa kepemimpinan Airlangga tidak akan berubah. Sebab telah menjadi keputusan organisasi. “Ya, saya kira Partai Golkar partai yang terbiasa untuk menghadapi berbagai dinamika, maka apa yang telah diputuskan tentu akan tetap menjadi keputusan organisasi,” ujar Ace kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (11/8). 

Menurut Ace, Golkar saat ini tengah fokus menyiapkan pelaksanaan rapat pleno untuk menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua umum. Rapat tersebut ditargetkan dapat digelar dalam dua hari ke depan, yakni 13 Agustus 2024, untuk memastikan roda organisasi tetap bisa berjalan dengan baik. 

“Tentu kami mentargetkan dalam 2 hari ke depan tanggal 13 Agustus 2024 kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar,” kata Ace.

Terpisah, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Golkar Provinsi Jambi, Joni Ismed mengakui pengunduran diri Airlangga Hartato akan berpengaruh terhadap proses pencalonan di pilkada 2024. Namun tidakterlalu banyak.

Hal ini kata Joni karena partai Golkar memiliki aturan tersendiri dalam merekrut calon kepala daerah. "adi ada mekanisme yang harus dilalui, ada tahapannya jadi ketika pergantian sosok kepemimpinan di partai Golkar, otomatis kerja-kerja dalam menunjuk calon kepala daerah tidak berpengaruh begitu signifikan tapi kalau ditanya apakah ada pengaruh sedikit banyak ada," ungkapnya, Minggu (11/8).

Proses pencalonan kepala daerah di partai Golkar tetap mengacu kepada aturan mekanisme kepartaian yang telah ditetapkan sebelumnya."Jadi kita menghormati keputusan-keputusan yang telah kita buat sebelumnya," ucapnya.
Sehingga SK rekomendasi atau dukungan yang sudah dikeluarkan dan akan dikeluarkan tidak banyak berubah, terutama untuk di Provinsi Jambi.

Seperti diketahui saat ini Golkar telah mengeluarkan SK dukungan untuk 5 kabupaten/kota di Provinsi Jambi yakni Muaro Jambi, Tebo, Sungai Penuh, Tanjabbar dan Tanjabtim.Serta masih ada 6 kabupaten lagi, Kerinci, Kota Jambi, Bungo, Batanghari, Sarolangun dan Merangin, serta 1 untuk Gubernur Jambi.(kompas.com/dna)