Pilkada Serentak 2024

7 Pasangan Cakada yang Dapat SK Rekomendasi dari PDIP di Pilkada di Jawa Timur

7 pasangan calon kepala daerah di Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2024, menerima SK rekomendasi dari PDI Perjuangan.

Editor: Suci Rahayu PK
Istimewa via Tribunnews.com
PDIP menyerahkan surat dukungan untuk tujuh pasangan calon kepala daerah di Jawa Timur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

TRIBUNJAMBI.COM - 7 pasangan calon kepala daerah di Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2024, menerima SK rekomendasi dari PDI Perjaungan.

Ketujuh pasangan calon kepala daerah itu akan maju di Pilkada Kota Surabaya, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Sumenep.

Berikut daftar 7 nama yang dapat rekomendasi PDI perjuangan di Pilkada Serentak 2024 Jawa Timur:

1. Eri Cahyadi-Armudji untuk bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.

2. Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko untuk bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi.

3. Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti untuk bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulung Agung.

4. Bambang Riyanto-Bayu Setyo Kuncoro untuk bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

Baca juga: Warga Cempaka Putih Siap Dukung dan Mendoakan H Abdul Rahman jadi Wali Kota Jambi

Baca juga: Update Kasus Vina Cirebon, Iptu Rudiana Bantah Suruh Dede Buat Kesaksian Palsu, Ngaku Tak Kenal

5. Habib Zainal Abidin-Sri Setyo Pertiwi untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo.

6. Nyai Mundjidah Wahab-Sumrambah sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

7. Achmad Fauzi-KH Imam Hasyim sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Sumenep.

Dari tujuh pasang kandidat tersebut sebagian besar kader PDI Perjuangan.

"Hal ini sekaligus untuk menegaskan peran partai sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan. Dengan demikian, bukti kaderisasi di PDIP berjalan dengan baik," kata Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (30/7/2024), dikutip Tribunnews.com.

Ia menjelaskan, partai politik bukan hanya menjadi perahu sewaan untuk pencalonan dan proses selanjutnya terserah calon.

"Rusak kehidupan demokrasi dan kualitas kepemimpinan di daerah kalau partai politik memposisikan diri seperti itu," ujarnya.

PDIP, lanjut Said, bukan sekadar memberikan surat dukungan, tetapi memastikan ideologi dan program politik kerakyatan partai dituangkan dalam program pembangunan di daerah oleh para calon.

 


Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Warga Cempaka Putih Siap Dukung dan Mendoakan H Abdul Rahman jadi Wali Kota Jambi

Baca juga: Pendaftaran CPNS Dibuka Pekan Pertama Agustus 2024, PPPK Bisa Ikut Daftar CPNS Tanpa Mundur

Baca juga: 49 Orang Tewas Akibat Longsor di Kerala India, Banyak Korban Masih Terkubur

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved