Kesbangpol Ungkap 4 ASN Tanjabbar Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Begini Langkah Pemerintah

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanjabbar mengungkapkan ada 4 orang aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu yang terafiliasi jaringan Negara Islam Indonesia (NII).

Kesbangpol mendapatkan informasi itu dari Densus 88 Antiteror.

Keempatnya diidentifikasi bertugas pada salah satu instasi di Pemkab Tanjabbar, Jambi.

"Terdiri dari 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan," ujar Dianda, Kepala Badan Kesbangpol Tanjabbar, Kamis.

NII merupakan organisasi terlarang di Indonesia, yang ditumpaskan gerakannya di masa pemerintahan Soekarno.

Tapi hingga kini NII tidak masuk dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT).

Pemerintah setempat kini melakukan pendekatan secara persuasif pada yang bersangkutan, agar tidak lagi menganut paham radikal tersebut.

"Kami sedang proses melakukan pendekatan persuasif," ungkap Dianda, pada Kamis (18/7/2024).

Ia mengimbau masyarakat Tanjung Jabung Barat, apabila menemukan aliran yang dinilai tak wajar di lingkungan setempat, agar menyampaikannya ke pihak berwajib.

Beberapa waktu lalu, terkait dengan NII, dikaitkan juga dengan Ponpes Al Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang.

Pondok pesantren tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan NII.

Direktur Deradikalisasi BNPT Ahmad Nurwakhid, saat itu menyebut Ponpes Al Zaytun tidak bisa dijerat pasal terkait tindak pidana terorisme.

Hal ini lantaran Negara Islam Indonesia tidak masuk dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT) yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, menurutnya, meski ada keterkaitan historis Al Zaytun dan NII, ponpes itu tidak bisa serta merta bisa dijerat UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme yang masuk list Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme seperti JI, JAD, JAT, dan lainya," kata Nurwakhid, Juli tahun lalu.

DI/TII atau NII merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin Marijan Kartosuwiryo.

Namun setelah reformasi dengan dicabutnya UU Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi membuat negara tidak punya instrumen hukum untuk menjerat gerakan dan organisasi tersebut.

BNPT juga mendorong agar NII bisa mendapat ketetapan pengadilan supaya masuk dalam DTTOT.

“Melihat aspek historis dan ideologi serta gerakannya yang masih ada hingga saat ini, kita mendorong NII ini dimasukan DTTOT sehingga bisa dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” imbuhnya.

Selain itu, Nurwakhid menambahkan secara historis memang ada afiliasi dan keterkaitan antara Al Zaytun dengan NII.

Namun, BNPT juga masih mendalami terkait masih ada atau tidaknya nilai NII dalam pengajaran Al Zaytun saat ini.

“Persoalannya, apakah sampai saat ini masih ada, tentu ini masih dalam proses kajian dan pendalaman BNPT bersama dengan stakeholder terkait lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan penanganan terhadap NII harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif. (*)

Baca juga: Korban Cedera Karena Hempasan Belalai Gajah di Tanjabbar Jambi Sudah Dibawa Pulang ke Rumah

Baca juga: Dituding Kriminalisasi, Polri Tegas Sebut Panji Gumilang Layak Jadi Tersangka