Mahasiswa Turun Aksi, Minta Jaksa Periksa Kadisdik dan Kabid SMK Provinsi Jambi Diduga Korupsi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pengelolaan Dana Alokasi Fisik (DAK) di Disdik Provinsi Jambi mendapat sorotan tajam dari aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Jambi.

Alokasi anggaran DAK pada salah satu sekolah yakni SMK 3 Kota Jambi disinyalir telah melabrak sejumlah regulasi perundang-undangan yang berlaku. Parahnya lagi dana sebesar Rp 10.525.200.000 itu diduga sarat akan korupsi Kolusi dan nepotisme dalam penggunaanya.

Kadis Pendidikan Syamsurizal dan Kabid SMK Zet Herman sebagai pihak yang bertangungjawab dalam pengelolaan anggaran itu pun didesak aliansi GMNI dan LMND Jambi agar segera diperiksa oleh Kejati Jambi.

"Panggil dan periksa Kadis Pendidikan dan Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi," kata Tulus Lumbantoruan, massa aksi GMNI dalam orasinya.

Bung Tulus pun mengungkap bahwa berdasarkan sejumlah temuan lapangan dan juga data arsip terkait proyek DAK pada SMK 3 Kota Jambi itu bahwa patut diduga Kabid SMK Disdik Provinsi Jambi dan Kadisdik Provinsi Jambi telah mengakali sejumlah regulasi agar duit DAK tersebut dapat dikucurkan 100 persen.

Bayangkan proyek DAK SMK 3 yang terbagi dalam 7 paket pekerjaan sudah dicairkan 100 persen pada Desember 2023 lalu dengan klaim pekerjaan fisik sudah tuntas. Namun temuan lapangan berbicara lain, paket pekerjaaan tersebut sebenarnya masih belum rampung, progres fisik baru mencapai sekitar 70 persen. Dan anehnya lagi persoalan ini tidak tercantum dalam laporan audit hasil pemeriksaan BPK.

"Pencairan tahap 2 sudah dilakukan padahal temuan lapangan kita, progres pekerjaan masih belum rampung. Nah atas dasar apa Kadisdik Provinsi Jambi dan Kabid SMK berani mencairkan penuh dana DAK tersebut? Kami menduga ada kongkalingkong dibalik ini semua," ujarnya.

Setelah beberapa saat menyampaikan aspirasi di depan gedung Kejati, perwakilan massa aksi diterima oleh Kasipenkum Kejati Jambi Noly Wijaya.
Kepada Kasi Penkum perwakilan massa aksi pun membongkar sejumlah borok pengelolaan DAK Diadik Provinsi Jambi TA 2023 itu.

Sementara itu Kasi Penkum Noly Wijaya dalam pertemuannya dengan pihak GMNI dan LMND menyampaikan bahwa laporan diterima dan akan ditindaklanjuti sebagaimana SOP yang berlaku.

"Laporan kita terima dan akan kita telaah," katanya.

Tulus pun menekankan bahwa pihaknya berharap Kejaksaan bisa mengusut tuntas kasus KKN pada lingkup Disdik Provinsi Jambi yang melibatkan duit milliaran rupiah itu.

"Hari ini kita sudah buat laporan resmi, kita mendesak Kejati Jambi untuk segera melakukan penyelidikan untuk memastikan dana yang dicairkan digunakan semestinya sebagaimana peraturan yang berlaku. Kita juga bersedia membantu Kejati Jambi untuk keperluan data-data terkait masalah ini," katanya.

Baca juga: Percepat Penyelesaian Sengketa SDN 212, Pemkot Jambi Gelar Pertemuan dengan Kuasa Hukum Ahli Waris

Baca juga: Bawaslu Merangin Turunkan 287 Pengawas untuk Awasi Tahapan Coklit Pilkada 2024

Baca juga: Disnaker Batanghari Catat Ada 684 Pencari Kerja Selama Januari-Juni 2024