Partai Simpan Kartu As di Pilgub Jambi? PKB, PKS, Demokrat, Golkar, Gerindra Belum Beri Rekomendasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beberapa partai politik (parpol) besar di Provinsi Jambi, hingga kini belum mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah (bacakada) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jambi 2024.

Tercatat, yang sudah memberi rekomendasi, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara parpol yang belum mengeluarkan rekomendasi, antara lain Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Gerindra.

Sejumlah dugaan muncul terkait lamanya waktu parpol mengeluarkan rekomendasi, karena menyimpan calon atau ingin jadi kartu As di kontestasi. Apa alasan dari partai?

Hingga kini, Partai Golkar menjadi satu-satunya partai besar yang belum membuka penjaringan bakal calon Gubernur Jambi untuk Pilkada Serentak 2024.

Meski begitu, DPP Partai Golkar sudah memberikan surat tugas kepada sejumlah kader untuk dapat bersosialisasi menuju pilkada serentak di Provinsi Jambi sejumlah 13 orang kader.

Namun, surat tugas tersebut belum menjamin kader untuk diusung Partai Golkar, karena masih harus melalui beberapa tahap.

Kepada Tribun, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar Provinsi Jambi, Joni Ismed, mengatakan untuk mendapatkan rekomendasi sosok yang akan diusung, Golkar akan melakukan beberapa tahapan.

Pertama, survei kandidat.

"Jadi, di Golkar itu ada aturan tentang pelaksanaan pilkada, menjelang pilkada, satu, akan diadakan survei tiga kali oleh lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar," ungkapnya, Minggu (26/5).

Survei mulai dilaksanakan pada April lalu dan dilaksanakan dalam waktu empat bulan, hingga Juli.

Berdasarkan survei, Golkar akan menentukan nama yang ditunjuk untuk jadi calon kepala daerah. "Yang ditunjuk itu yang memenuhi elektabilitas yang tinggi, untuk kader Golkar," ucapnya.

Di samping kader Golkar yang diberikan surat tugas bersosialisasi, tim survei juga bekerja untuk melihat elektabilitasnya.

Jika hasil survei menunjukan kader yang diberikan surat tugas itu elektabilitasnya tinggi, maka otomatis akan diusung sebagai kepala daerah.

Namun, jika elektabilitasnya rendah, maka Golkar akan berkoalisi dengan kandidat eksternal yang elektabilitasnya tinggi.