3 Pilkada di Jambi yang Berpotensi Muncul Calon Independen Kuda Hitam dan Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tiga calon independen atau perseorangan berpotensi muncul saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di wilayah Provinsi Jambi.

Pengamat politik Universitas Nurdin Hamzah (UNH) Jambi, Pahrudin HM, memperkirakan pada tiga pilkada di Provinsi Jambi pada November 2024 yang berpotensi memunculkan beberapa calon independen.

"Di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi, Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Jambi dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Merangin akan ada potensi calon independen," ungkapnya, Senin (6/5).

Pahrudin memaparkan latar belakang munculnya prediksi tersebut. Di Pilgub Jambi, dia menilai Al Haris yang merupakan petahana gubernur yang kembali maju di periode kedua, berpotensi memborong partai politik (parpol).

"Sehingga yang kemungkinan tersisa hanya beberapa partai. Jika itu dikomulatifkan perolehan kursinya, tidak mencukupi syarat pencalonan," ujarnya.

Begitu juga di Pilwako Jambi. Menurut Pahrudin, bakal calon wali kota Maulana berkemungkinan memborong parpol.

Sama dengan Pilbup Merangin, M Syukur akan kemungkinan akan memborong partai politik.

"Ketiga figur ini yang menjadi magnet signifikan potensial dalam kontestasi pilkada, sehingga kemungkinan partai-partai potensial juga akan cenderung mengusung tiga calon ini, sehingga potensi calon independen ada, terutama di tiga wilayah ini," jelasnya.

Jika nantinya calon independen itu mengikuti kontestasi di pilkada serentak, kata Pahrudin, maka ada tantangan yang dihadapi oleh calon tersebut.

"Tantangan pertama, bagaimana sosialisasi, konsolidasi kepada masyarakat, karena calon perseorangan tidak menggunakan mesin partai dalam bergerak," ujarnya.

Sosialisasi dan konsolidasi para calon independen ini lebih berat dibanding calon dari partai politik yang tinggal menggerakkan mesin partai, para calon legislatif (caleg) dan lain sebagainya.

"Soal sosialisasi jadi problem, ya, karena sosialisasi dengan menggerakkan masa itu dilakukan oleh kandidat sendiri tanpa ada mesin partai," ungkapnya.

Selain itu, tantangan kedua, adalah persoalan finansial atau pendanaan yang dibebankan kepada calon independen sendiri.

"Tantangan lainnya soal pendanaan. Kalau independen itu kan kecenderungannya pembiayaan lebih bertumpu pada kandidat. Karena tanpa ada sokongan dari partai politik, ya. Meskipun tidak sepenuhnya, tetapi ini, saya pikir bisa jadi satu tantangan tersendiri bagi calon independen," jelasnya.

"Jadi paling tidak tantangannya ada dua, soal sosialisasi konsolidasi dan soal finansial itu menjadi tantangan bagi calon independen," pungkasnya.

Penuhi Syarat yang Berat

Syarat untuk maju sebagai calon independen memang berat, baik di pemilihan tingkat provinsi atau kabupaten-kota.

Semisal di Kabupaten Tanjab Barat, bakal calon perseorangan harus mendapat dukungan di 7 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada.

Bakal calon perseorangan pun harus mendapat dukungan 23.459 jiwa dari 7 kecamatan itu.

Ketua KPU Tanjabbar, M Rum, mengatakan KPU sudah membuka syarat minimal dan persebaran dukungan bakal calon perseorangan Pilkada Tanjab Barat sejak 5 Mei-19 Agustus 2024 mendatang.

Hingga saat ini belum ada bakal pasangan perseorangan yang mendaftar maupun berkonsultasi ke KPU.

Pihaknya tetap melayani jika ada pasangan perseorangan yang ingin berkonsultasi maupun yang mendaftar ke KPU.

"Kita tetap buka pelayanan, Senin-Minggu, pukul 08.00- 16.00 WIB di kantor KPU Tanjung Jabung Barat," ujarnya, Senin (6/5)

Kata Rum, syarat dukungan bakal calon perseorangan adalah 23.459 jiwa dan itu wajib tersebar di 7 kecamatan dari 13 kecamatan di Kabupaten Tanjab Barat.

"Dukungan tersebar lebih dari 50 persen di kecamatan Tanjab Barat, 13 kecamatan dikalikan 50 persen. Artinya ada 7 kecamatan, bakal pasangan perseorangangan harus mendapat dukungan 23.459 jiwa, " ujarnya.

Jika dukungan kurang dari itu, kata Rum, maka dianggap tidak sah, meski itu lebih dari yang telah ditetapkan.

"Misal bakal calon perseorangan mendapatkan dukungan 25.000 jiwa, namun hanya tersebar di 5 kecamatan, itu tidak sah.

Dalam aturannya harus tersebar di 7 kecamatan," ungkapnya.

Selain itu, Rum menegaskan dukungan itu tidak boleh dari ASN, TNI, Polri. "Jika ditemukan itu saat verifikasi, maka bisa dibatalkan dukungan bakal pasangan perseorangan," lanjutnya.

Banyak Kejutan

Sekira enam bulan jelang Pilkada Serentak 2024, muncul kejutan dari sosok-sosok bakal calon kepala daerah.

Di Pilwako Jambi, Cecep Suryana memberikan kejutan dunia politik Jambi dengan mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Jambi ke DPC PDI Perjuangan Kota Jambi, Senin (6/4).

Presiden Pena 98 yang saat ini menjabat Komisaris BUMN PT Adhi Persada Properti itu sebelumnya tak pernah muncul. Dia berpotensi menjadi kuda hitam.

Cecep yang juga Ketua Baguna DPD PDI Jambi itu mendaftar ke markas DPC PDI Perjuangan. Dia datang mengenakan kemaja hitam dengan logo PDIP ke diantar sejumlah loyalisnya.

"Kita sangat bangga, Pak, mendaftar di PDI Perjuangan. Beliau kader kita," kata Ketua Tim Penjaringan, Basmar.
Sementara itu, Cecep Suryana mengatakan sebagai kader PDIP terpanggil untuk mendaftar sebagai bakal calon. "Saya mendaftar di rumah saya sendiri, saya kader, apa pun menjadi perintah partai saya siap," tegasnya.

Selain Cecep, ada Sutiyono kader internal PDI Perjuangan yang mendaftar bakal calon Wali Kota Jambi. Namun ia meyakini PDI Perjuangan memiliki pertimbangan yang matang untuk diusung sebagai Calon Wali Kota Jambi 2024.

"Saya yakin PDIP pasti memiliki pertimbangan. Siapa pun yang dipilih itu yang terbaik," tutupnya.

Fadhil dan Arah Politik

Sementara itu, di Kabupaten Batanghari, Muhammad Fadhil Arief yang saat ini merupakan petahana Bupati Batanghari, belum menegaskan arah politiknya

Saat ini, beberapa nama tokoh sudah bermunculan untuk maju Pilkada Batanghari. Seperti Anggota DPRD Kabupaten Batanghari aktif, Salim-Ibrahim, yang mulai mencari-cari partai pendukung.

Namun, Fadhil Arief masih belum menegaskan arah politiknya.

Sebelumnya, dia mengatakan akan memohon restu keluarga terlebih dahulu untuk maju mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

Namun, saat disinggung kembali terkait keputusannya untuk maju Pilgub Jambi atau melanjutkan mengikuti Pilkada Batanghari, Fadhil masih belum berkomentar banyak.

"Nanti tunggu waktunya, ya," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Indra Gunawan yang merupakan bagian dari tim pemenangan Fadhil-Bakhtiar pada Pilkada 2020 sudah mengambil formulir pendaftaran ke kantor DPC Gerindra Batanghari.

Namun saat ditanya apakah dirinya diutus Muhammad Fadhil juga, Indra enggan berkomentar banyak.

"Lihat saja nanti waktu pengembalian formulir pendaftaran. Bisa jadi saya yang ikut mencalonkan diri sebagai Bupati Batanghari," ujarnya.

Di Kabupaten Muarojambi, DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Ketua tim penjaringan, Majid, mengatakan sesuai tahapan pilkada, PPP membuka penjaringan baik bupati maupun wakil bupati.

"Kita membuka kesempatan baik pada kader internal maupun dari luar partai yang ingin diusung PPP pada Pilkada nanti, untuk bisa mendaftar dan mengikuti proses penjaringan," katanya.

Penjaringan dibuka selama 17 hari, mulai 8-25 Mei 2024 sehingga ada waktu yang panjang bagi kandidat untuk mendaftar. "Lama waktu pembukaan ini kita sesuaikan dengan nomor urut partai yaitu nomor 17," jelasnya.

Di Kabupaten Tebo, Yopi Muthalib dan tim pendukung mengembalikan formulir pendaftaran Bacabup Tebo ke Partai Nasdem dan Gerindra, kemarin.

Anak mantan Bupati Bungo Tebo itu kian memantapkan diri sebagai bacabup. Dia mengungkapkan juga telah mendaftar di Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan PKB.

"Sudah ada lima partai yang kita kembalikan formulir pendaftarannya," ungkap Yopi seusai daftar di Kantor Gerindra Tebo. (dna/ian/uti/zak/nik)

Baca juga: Kisah Jokowi Setelah 41 Tahun Ekspedisi Gunung Kerinci 1983, tak Sempat ke Sekepal Tanah dari Surga

Baca juga: Kepala Gajah Umi di Desa Sumay Tebo Penuh Luka