APBN Indonesia Surplus Tipis, Pemerintah Tarik Utang Baru untuk Bayar Pembiayaan

JAKARTA, TRIBUN - Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mengalami surplus hingga pengujung Maret 2024.

Namun demikian, nilai surplus APBN tercatat kian menurun dari posisi awal tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, surplus itu sebesar Rp 8,1 triliun. Nilai itu setara dengan 0,04 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Nilai suprlus kas negara itu tercatat terus menurun.

Berdasarkan data APBN sebelumnya, per 15 Maret lalu, nilai surplus masih mencapai Rp 22,8 triliun atau setara 0,10 persen PDB.

"(APBN) terlihat cukup positif, meskipun kita juga tetap waspada," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024, di Jakarta, Jumat (26/4).

Penurunan suprlus itu disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang menurun. Di sisi lain, belanja negara tumbuh pesat.

Tercatat, raelisasi pendapatan negara sebesar Rp 620,01 triliun, setara dengan 22,1 persen dari target APBN.

Nilai itu lebih rendah 4,1 persen dari posisi yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Baca juga: Jokowi Janji Bantuan Pangan Bakal Berlanjut Hingga Desember, Tapi Tergantung APBN

Baca juga: Jokowi Bantah Sidang Kabinet Bahas Makan Siang Gratis Prabowo: Program Presiden Terpilih Masuk APBN

Bendahara negara menjelaskan, penurunan itu utamanya disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan pendapatan atau high base effect yang terjadi pada tahun lalu. Pada tiga tahun terakhir, pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, sehingga terjadi normalisasi pada tahun ini.

"Jadi walaupun kita memahami ada koreksi kita tetap hati-hati," katanya.

Di sisi lain, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 611,9 triliun, atau setara 18,4 persen dari pagu APBN.

Nilai itu melesat 18 persen dari periode yang sama tahun lalu. "Berarti ada belanja-belanja frontloading seperti belanja Pemilu," ujar Sri Mulyani.

Dengan perkembangan tersebut, APBN pun masih mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 122,1 triliun.

Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran negara, di luar pembayaran utang. "Posisi total APBN kita masih surplus Rp 8,1 triliun atau 0,04 persen GDP, dari sisi keseimbangan primer surplus Rp 122,1 trililun," ucapnya. (kompas.com)

Tarik Utang Baru