NGERI! Syarat Berat Jokowi Untuk Bertemu Megawati, Sowan Dulu ke Pengurus Tingkat RW

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan sangat kecewa kepada Joko Widodo, yang telah diusung dan dibesarkan mulai dari wali kota, gubernur, hingga presiden 2 periode.

Hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri kini renggang, dipicu pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Pada lebaran kali ini, Presiden Jokowi belum juga bisa bertmu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati, untuk sekadar silaturahmi.

Pintu untuk Presiden Jokowi masih belum dibuka secara lebar. Justru, PDIP membuka gerbang untuk kedatangan utusan Prabowo.

Terbaru, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebutkan Presiden Jokowi tidak bisa langsung bertemu dengan Megawati.

Dia mengatakan, bila Jokowi ingin menemui Ketua Umum PDIP itu, harus lebih dahulu menemui pengurus PDIP tingkat RW, atau pengurus anak ranting.

Untuk diketahui, pengurus anak ranting merupakan struktur yang paling rendah dalam organisasi PDIP. Posisinya di bawah pengurus ranting (tingkat desa), dan anak cabang (tingkat kecamatan).

Pengakuan Hasto, syarat Megawati menerima kedatangan Jokowi itu merupakan usulan dari anak ranting PDI-P.

Hal itu diungkapkan Hasto saat ditanya apakah Presiden Jokowi sudah sowan ke Megawati hingga hari ketiga Lebaran 2024.

"Dalam konteks terkait Pak Jokowi, anak ranting mengatakan, biar bertemu dengan anak ranting dulu," kata Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Hasto menyebut usulan dari anak ranting itu masuk akal karena mereka yang jadi benteng Megawati di PDI-P.

Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi ingin membuka komunikasi, harus melalui anak ranting terlebih dulu.

"Karena mereka (anak ranting) juga jadi benteng Ibu Megawati Soekarnoputri," ungkap Hasto.

Lebih lanjut, dia menyinggung begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Hasto bahkan menyayangkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan Presiden Jokowi, sosok yang selama ini dilindungi PDIP.

Padahal, menurut Hasto, PDI-P begitu berharap Pilpres 2024 menjadi warisan atau legacy Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.

"Tapi, ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari presiden," jelasnya.

"Kemudian terjadi nepotisme untuk memperpanjang kekuasaan itu, Sehingga anak ranting, ranting, justru yang jadi benteng Ibu Mega agar tetap kokoh berdiri di dalam pengabdian mengawal demokrasi itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri disebut menunggu waktu yang tepat.

Hal itu diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan pers, Jumat.

"Terkait silaturahmi (Presiden Jokowi) dengan Ibu Megawati, sedang dicarikan waktu yang tepat," ujar Ari.

"Lagi pula ini masih bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," katanya lagi.

Menurut Ari, pada prinsipnya Presiden Jokowi tidak membatasi diri bertemu dengan siapa pun, terutama tokoh bangsa.

"Presiden sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa," ujarnya.

Projo Beri Tanggapan

Organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) memberi tanggapan soal adanya syarat politis jika Joko Widodo mau bertemu Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko mengatakan syarat itu sebenarnya tidak diperlukan.

Handoko menjelaskan, silaturahim terutama dalam bulan Syawal, adalah kearifan budaya Nusantara dan jati diri bangsa.

“Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik. Enggak usah pakai syarat,“ kata Handoko, Sabtu (13/4/2024).

Dia menilai tidak perlu syarat-syarat politis karena hanya akan mencederai hati rakyat.

Masyarakat Indonesia tidak bisa menerima tindakan berlebihan dalam segala hal.

Ia menilai, Presiden Jokowi adalah negarawan yang sangat memahami hati rakyat.

Pertemuan para tokoh nasional esensinya adalah mendekati dan menyelami hati rakyat.

“Menolak silaturahim bikin rakyat illfil," tegas Handoko. (*)

Baca juga: PDIP Tegaskan Tak Akan Usung Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Baca juga: Siapa Pelapor yang Bikin Istri Dokter TNI Jadi Tersangka UU ITE Usai Bongkar Perselingkuhan Suami?