Prabowo Disebut Ingin Bertemu Megawati, untuk Dukung Pemerintahan Bersama Gibran?

Megawati dan Prabowo. 

TRIBUNJAMBI.COM - Calon Presiden terpilih, Prabowo Subianto disebut ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Upaya adanya pertemuan Menteri Pertahanan dengan Megawati itu diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dia mengungkapkan, Ketua Umum Partai Gerindra sejauh ini masih berupaya bertemu dengan Ketum PDIP itu pada momentum Lebaran 2024.

Menurut Dasco, pertemuan Prabowo dan Megawati merupakan hal yang biasa.

Dia mengatakan itu lantaran keduanya sama-sama anak bangsa yang memiliki budaya ketimuran.

"Kita sedang komunikasikan memang dalam silaturahmi idul fitri komunikasi sesama anak bangsa sebagai orang Timur itu biasa," ucap Dasco di rumah Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (10/4/2024). 

Kata Dasco, nantinya pertemuan akan bergulir dalam momentum yang tepat.

Baca juga: Ketua TKN Prabowo-Gibran 2 Kali Kunjungi Rumah Megawati Hari Ini, PDIP Ungkap Ini

Baca juga: Daftar 3 Menteri Jokowi dan TKN Prabowo-Gibran Hadiri Open House Ketum PDIP Megawati

Hal yang pasti, pertemuan itu juga bakal dipublikasi kepada awak media jika sudah waktunya.

"Oleh karena itu, komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak, pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya," katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI enggan menanggapi apakah pertemuan itu dalam rangka mengajak Megawati masuk mendukung Prabowo-Gibran di pemerintahan mendatang.

"Ya nanti liat perkembangannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menegaskan, rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto tak berarti partainya bergabung dengan pemerintahan 2024-2029.

"Ya pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan," kata Basarah di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Basarah menjelaskan, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Puan Maharani Kembali Jadi Ketua DPR RI Periode 2024-2029, Hasto: Sesuai Arahan Bu Megawati

"Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara kita pada esensinya adalah mengajarkan gotong royong," ujarnya.

Namun, dia menuturkan bahwa demokrasi gotong royong tidak harus diartikan semua bergabung dalam pemerintahan.

"Bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun Negara Republik Indonesia ini baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan," ucap Basarah.

Prinsipnya, kata Basarah, semua pihak akan bekerja sama apapun posisinya untuk membangun bangsa dan negara.

Dia mengungkapkan, PDIP akan melakukan pengawasan apabila berada di luar Pemerintahan Prabowo.

Kendati demikian, Basarah menambahkan, keputusan strategis partai akan diputuskan Megawati.

"Sehingga pada akhirnya kami kader-kader PDIP terutama kami di DPP akan menunggu bagaimana sikap politik terakhir yang akan Ibu Mega putuskan," ungkapnya.

Saat ini, PDIP menunggu sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih berlangsung.

"Mari kita ikuti aturan bernegara kita bahwa PDIP masih menunggu hasil PHPU di MK yang prosesnya masih belum selesai," imbuh Basarah.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Lewat Balikpapan, Cek Jadwal Kapal Pelni KM Dobonsolo Surabaya-Makassar April 2024

Baca juga: Harga Tiket dan Jadwal Kapal Pelni KM Binaiya Surabaya-Makassar April 2024: Lewat Batulicin

Baca juga: Laporan Pantauan Arus Mudik Hari Ini: 11 Kecekalaan di Bekasi, 1 Meninggal Dunia

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com