Penyempurnaan Rancangan, Bappeda Tanjabbar Selenggarakan Musrenbang RKPD 2025

TRIBUNJAMBI.COM,KUALA TUNGKAL- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Musrenbang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis (14/3/2024) siang.

Pada kesempatan itu turut dihadiri, Pj Sekda Tanjabbar, Asisten III Setda, Kepala Bappeda, Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Balai Wilayah Sungai VI Jambi yang turut memberikan pemaparan serta Unsur Forkopimda, Camat dan undangan lainnya.

Ketua Panitia pelaksana Musrenbang RKPD Tanjung Jabung Barat 2025 Dr H Katamso, SA, SE., ME menyampaikan Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

"Musrenbang RKPD Kabupaten Kota tersebut dilaksanakan paling lambat pada Minggu keempat Bulan Maret," ujarnya.

Kepala Bappeda ini menjelaskan, tujuan Musrenbang sendiri yakni untuk penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 menjadi rancangan akhir RKPD.

"Output yang ingin dicapai adalah berita acara kesepakatan hasil Musrenbang," katanya.

Sementara itu Pj Sekda Tanjabbar Dahlan pada sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tamu undangan yang hadir.

Ia mengatakan, bahwa Musrenbang ini memiliki makna strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat tahun 2025. 

"Baik dalam perspektif pembangunan Tanjabbar maupun pembangunan Provinsi Jambi serta pembangunan konektivitas dengan Kabupaten tetangga," ujarnya.

Lebih lanjut, pelaksanaan Musrenbang RKPD ini merupakan amanat pasal 22 undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyebutkan bahwa Musrenbang membahas rancangan RKPD dalam rangka penyusunan RKPD.

"Penyusunan Rencana kerja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat kami sebut sebagai suatu Dilema, dengan keterbatasan sumber daya baik secara finansial maupun secara sumber daya manusia sehingga menjadi tidak seimbang antara kekuatan dengan (strengths) kebutuhan pembangunan," imbuhnya.