Airlangga Hartarto Ngaku Jokowi Sudah Rapat dengan Golkar, Bahas Kursi Ketua Umum?

Jokowi dan Golkar sudah rapat.

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah rapat dengan partai yang dipimpinnya.

Airlangga menyampaikan itu menjawab pertanyaan awak media soal kabar Jokowi bakal merapat ke Golkar.

"Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat," kata Airlangga disambut tawa petinggi Partai Golkar lainnya saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/3/2024).

Dia menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memiliki kedengan dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Airlangga Hartarto menjelaskan, kedekatan tersebut terlihat dari iklan-iklan partai yang identik dengan warna kuning itu bersama Jokowi.

Airlangga menyebutkan bahwa hal itu menunjukkan Jokowi dekat sekaligus nyaman dengan Golkar.

"Karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Baca juga: Komentar Pedas Pengamat ke Parpol Soal Kabar Jokowi Jadi Ketum Golkar: Bubarkan Saja Jika Mudah

Baca juga: Politisi PDIP Sebut Jokowi yang Butuh Golkar, Bukan Sebaliknya:Kendaraan untuk Eksis dalam Kekuasaan

Dia mengaku partai-nya cukup dekat dan memiliki hubungan baik dengan Jokowi karena konsisten sebagai pengusung dan pendukung presiden ketujuh RI itu.

"Bahkan kami juga sering dicanda-candain bahwa Partai Golkar ini lebih Pak Jokowi daripada partai politik yang lain," kata Doli seusai konferensi pers itu.

Doli juga menuturkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang terbuka dan berusaha untuk menyatukan semua elemen bangsa.

"Jangankan seorang presiden, seorang rakyat biasa saja kalau mereka merasa aspirasinya sama, kepentingannya sama, perjuangannya sama, nilainya sama, dan ingin bergabung dengan Partai Golkar, satu anggota masyarakat saja kami sangat senang sekali, apalagi seorang presiden," ujarnya.

Terkait kabar bergabungnya Jokowi ke Golkar, Doli mengaku sangat senang apabila hal tersebut benar.

Tetapi, Doli enggan berspekulasi lebih jauh karena ia belum mendapatkan konfirmasi mengenai status Jokowi dengan PDI Perjuangan.

"Kami juga kan sampai sekarang belum pernah mendapatkan informasi, mendapat konfirmasi bahwa beliau (Jokowi) itu sudah menyatakan keluar dari partai sebelumnya. Bahkan di beberapa kesempatan ‘kan juga pernah disebutkan bahwa beliau masih tetap sebagai kader PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah, jadi kami kembalikan, berpulang kepada siapa saja, termasuk Pak Presiden. Kalau mau bergabung ke Partai Golkar, alhamdulillah," ucap Doli.

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Jokowi Sudah Rapat Bareng Golkar

Menurutnya, bergabung atau tidaknya Jokowi ke Golkar bernilai politis, sehingga pembicaraan terkait hal tersebut lebih diketahui oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Pembicaraan-pembicaraan-nya ‘kan pasti itu langsung dengan ketua umum. Jadi, yang paling tahu antara ketua umum, Pak Jokowi, dan Allah SWT," pungkasnya.

Respon PDIP Perjuangan

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) menyebutkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan Partai Golkar untuk tetap eksis dalam kekuasaan kedepan.

Bahkan dia menyebutkan bahwa bukan Golkar yang membtuhkan Sosok Jokowi.

Adapun politisi yang menyebutlkan hal itu yakni Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira.

Dia menyebutkan, Presiden Jokowi membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan politik.

Kendaraan politik itu dibutuhkan Jokowi agar bisa tetap eksis dalam kekuasaan.

Dia menyampaikan pernyataan itu menanggapi isu yang menyebutkan Presiden Jokowi akan bergabung dan berpotensi menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

“Sekarang yang membutuhkan itu bukan Golkar seperti yang Bung Erwin (Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, -red) sampaikan tadi."

"Yang membutuhkan itu beliau, Pak Jokowi yang membutuhkan kendaraan apa yang bisa digunakan untuk dia bisa eksis di dalam proses kekuasaan ini ke depan nanti,” ucap Andreas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (11/3/2024).

“Entah itu secara langsung, atau ikut memberikan kekuasan. Kalau secara langsung menjadi ketua umum, atau kalau tidak, bagaimana beliau tetap ada dan ikut memberikan kontribusi di dalam kekuasaan ke depan, yang intinya adalah beliau eksis di dalam proses kekuasaan.”

Dalam dialog tersebut, Andreas juga sempat merespons pernyataan Erwin Aksa soal syarat ketat menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Dia mengaku tidak ingin tertipu lagi.

Andreas menuturkan, hal tersebut berkaca dari keinginan Presiden Jokowi untuk memperpanjang jabatannya menjadi tiga periode.

Hingga menjadikan putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi.

“Hari-hari ini adalah episode berikut daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sekarang Golkar atau mungkin partai yang lain gitu, sehingga beliau eksis di dalam proses kekuasaan ini,” ujarnya.

Baca juga: Fraksi Golkar dan PAN DPRD Tebo Usulkan Dua Nama Jadi Pj Bupati: Varial dan Sulaiman

“Ini soal formalitas etik dan moral, dan segala macam itu bukan masalah bagi beliau di dalam melihat persoalan ini, bagaimana berkuasa ini."

"Jadi saya kira pendekatan cara melihat persoalan, kalau kita melihat dengan pendekatan formal seperti ini, kita akan ketipu terus.”

Dalam dialog yang sama, Erwin Aksa mengatakan Jokowi harus ikut aturan jika ingin bergabung dan menjadi calon ketua umum Golkar.

“Kalau (Jokowi, -red) ingin bergabung dengan Golkar ada aturan, karena Golkar ini prosesnya merit, dan Munasnya (Musyawarah Nasional, -red) pun baru Desember 2024. Jadi masih panjang,” ucapnya.

Selain itu, tegas Erwin, syarat ketat menjadi calon ketua umum Partai Golkar tidak bisa diubah seenaknya.

Sebab anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar sudah pakem.

“Itu nggak pernah dirubah dan selalu menjadi patokan, Pak JK (Jusuf Kalla) satu contoh ketika mengambil Golkar dari Akbar Tandjung, itu sampai KTA-nya (Kartu Tanda Anggota) harus dicari sampai ke Sulawesi Selatan, karena syaratnya adalah KTA juga," jelasnya.

“Jadi tidak mudah untuk mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Golkar yang sudah memiliki kekuatan partai yang kuat, dan Golkar ini partai yang besar, tidak mudah untuk merubah-rubah anggaran dasar tersebut walaupun tentunya Pak Jokowi ingin bergabung silakan, tetapi untuk beliau ingin merubah saya kira itu jauh.”

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kode Redeem ML Mobile Legends Terbaru Hari Ini Senin 11 Maret 2024, Serbu Hadiahnya Segera

Baca juga: Aden Wong Buka Suara, Ungkap Ketakutan Anak Terhadap Amy WNA Korea: Sangat Syok

Baca juga: Prakiraan Cuaca Jambi di Hari Pertama Puasa, Bakal Terjadi Hujan Ringan

Baca juga: BPPRD Kota Jambi Catat Puluhan Penungak Pajak hingga Maret 2024, Angkanya Capai Rp 2 Miliar