Menakar Hak Angket Makin Kuat Bergulir, Partai-partai dan Tokoh Mengemukakan Sikap

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Wacana hak angket terkait Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 bergulir.

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons tiga partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), NasDem, PKB dan PKS mendukung usulnya agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar mengatakan hak angket merupakan langkah yang tepat untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum.

"Ya, kalau saya sebenarnya simpel saja, (hak) angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini," kata Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat (23/2).

Menurutnya, usulan hak angket muncul karena adanya berbagai kejanggalan Pemilu 2024 termasuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

"Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura, sementara KPU mengatakan ‘enggak kok di tempat kita’," ujar Ganjar.

Selain itu, Ganjar menekankan bahwa hak angket juga untuk menyelidiki dugaan aparat yang melakukan intimidasi.

"Terus kemudian kedua bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya," ucapnya.Sehingga, kata dia, persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui hak angket yang dilakukan DPR.

"Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair," ungkap Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menambahkan, penggunaan angket merupakan langkah yang tepat dan konsitusional. "Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat," imbuhnya.

Sementara itu, Fraksi PPP DPR RI diminta bijak menyikapi wacana digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur.

Dia mengungkapkan, pihaknya khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

"Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti, kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalo ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih dalam keterangannya.

Majelis Kehormatan PPP juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitahnya, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.