Rekapitulasi Suara yang Selalu Jadi Sorotan

Rekapitulasi hasil Pemilu 2024 jadi sorotan. Utamanya rekapitulasi hasil pemilihan umum melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Kemarin, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sampai bersuara meminta agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menginvestigasi kejanggalan rekapitulasi suara tersebut.

TPN sendiri mengaku sudah melaporkan kejanggalan ini ke KPU dan Bawaslu.

Pemenang Pilpres 2024 memang belum diputuskan oleh KPU. Namun kejanggalan terhadap real count yang ada di website KPU memunculkan ketidakpuasan dan tanda tanya.

Kejanggalan itu misalnya perbedaan data antara formulir C1 dengan tabulasi data yang ditampilkan di website KPU.

Penelusuran Tribun Jambi, hingga Jumat (16/2/2024) sore secara acak, setidaknya mendapati empat TPS di Provinsi Jambi yang datanya tidak sinkron.

Baca juga: Ini Sejumlah TPS di Jambi yang Tabulasi Data di Website KPU Berbeda dengan C1

KPU seharusnya menjadi lembaga yang responsif terhadap masukan dan pertanyaan dari masyarakat. Perbedaan data yang diidentifikasi oleh masyarakat seharusnya dijawab dengan transparan dan segera.

KPU perlu meningkatkan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan publik untuk membangun kepercayaan.

Baca juga: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Kerjasama Ungkap Kecurangan Pilpres, Mardani: Agar Pemilu Jurdil

Baca juga: Respon Anies dan Ganjar Usai Diajak Ngopi atau Sarapan Pagi Oleh Gibran Pasca Pilpres 2024

Dalam menghadapi perbedaan data yang muncul, KPU perlu mengambil langkah-langkah korektif dan memberikan penjelasan yang komprehensif untuk mendukung integritas proses pemilihan presiden.

KPU harus transparan dan akuntabel.

Hal ini bukan hanya untuk memastikan ketertiban dan keadilan dalam konteks Pilpres 2024, tetapi juga untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.