Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Kerjasama Ungkap Kecurangan Pilpres, Mardani: Agar Pemilu Jurdil

"Jadi besok itu jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan anda geruduk Bawaslu," kata Burhan Saidi.

Burhan mengklaim, bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024.

Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut.

"Pada prinsipnya kita menolak hasil daripada Pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02," kata dia.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya.

Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika Petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil Pemilu tak digubris oleh Bawaslu.

Baca juga: Nasib Dede Sunandar Setelah Jual Dua Mobil untuk Nyaleg, Ketika Para Artis Panen Suara

"Apabila penguasa tidak mengindahkan, KPU dan Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan," pungkasnya.

Tolak Hasil Pemilu Lewat Petisi Brawijaya

Sebelumnya, Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Antar Relawan, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar 14 Februari 2024 lalu.

Adapun hal itu mereka tuangkan dalam sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya dan disampaikan di Jalan Brawijaya VIII No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Dalam Petisi Brawijaya yang disampaikan perwakilan relawan, Haposan Situmorang itu terdapat 5 poin utama yang salah satunya berisi soal penolakan hasil Pilpres 2024.

Pada petisi itu relawan mengklaim bahwa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tersebut diwarnai dengan berbagai kecurangan.

"Satu, menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan," ucap Haposan saat bacakan petisi dihadapan puluhan relawan.

Kemudian dalam poin selanjutnya, para relawan itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses Pemilu ulang secara jujur adil (jurdil) khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar komisioner KPU serta Bawaslu diganti untuk menggelar pemilu ulang tersebut.