Mantan Wakil Ketua KPK Kritik Jokowi, Harus Berpegang pada Standar Moral dan Etik

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Basaria Pandjaitan menyebutkan dalam beberapa waktu terakhir, kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kompas moral dan etik.

Pernyataan ini menyusul, situasi politik yang memanas belakangan ini.

“Kami pimpinan KPK periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, mengimbau agar Presiden dan seluruh Penyelenggara Negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika,” kata Basaria di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, pada Senin (5/2/2024).

Menurut Basaria, Jokowi seharusnya dapat menunjukkan sifat kenegarawanan dan mencontohkan yang baik sebagai presiden pada masa pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Namun, kata dia, sejumlah persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir ini, menjadi bukti bahwa kompas moral, etika, dan penegakan hukum tidak dipegang.

Baca juga: Dua Pasar Mingguan di Kerinci Masuk Penghitungan Inflasi Jambi, TPID Bakal Tinjau ke Lokasi

Baca juga: Airlangga Hartarto Optimis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran, Terlepas Kasus Etik Ketua KPU

Basaria menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index, yang sudah sempat mencapai 40 para 2019, lalu merosot lagi ke angka 34 pada 2022 dan 2023.

“Bahkan menempati ranking 115 dari semua negara yang disurvei,” ujar Basaria dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, kata dia, bukti lainnya yakni mengenai Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index) yang dirilis World Justice Project yang hanya mencapai 0,53 dari skala 0-1 pada 2023.

Menurut Basaria, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah sangat jauh dari standar ideal indeks negara hukum.

Selanjutnya, The Economist Intelligence Unit juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat.

Kemudian, Varieties of Democracy Project menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik kartel partai politik.

Mereka bahkan memberikan skor 25 pada 2023.

Baca juga: 9 Momen Haru Denny Caknan Temani Bella Bonita Melahirkan Anak Pertamanya, Akui Lahiran Kecepetan

Baca juga: Peringkat 15 Tertinggi Secara Nasional, Inflasi Jambi Turun Jadi 2,99 Persen

“Karena maraknya bagi-bagi kekuasaan di antara partai politik dengan akuntabilitas yang sangat kurang pada pemilih,” ujar Basaria.

Selain Basaria, tampak hadir mendampingi saat memberikan pernyataan yaitu sejumlah pimpinan KPK yang lain seperti Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja.

Kemudian, Laode M Syarif, Mas Achmad Santosa, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Rianto, Mohammad Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Umar.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Dua Pasar Mingguan di Kerinci Masuk Penghitungan Inflasi Jambi, TPID Bakal Tinjau ke Lokasi

Baca juga: Peringkat 15 Tertinggi Secara Nasional, Inflasi Jambi Turun Jadi 2,99 Persen

Baca juga: 9 Momen Haru Denny Caknan Temani Bella Bonita Melahirkan Anak Pertamanya, Akui Lahiran Kecepetan