Kompolnas Dukung Seruan Megawati Soal Netralitas TNI-Polri, KSAD Maruli Minta Laporkan Resmi

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons terkait seruan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan TNI-Polri untuk netral di Pemilu 2024.

Aparat tersebut juga diminta untuk tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meminta agar Megawati melaporkannya secara resmi.

Bahkan Jenderal Maruli berjanji akan menindak anggotanya yang melanggar seperti yang diserukan Megawati.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti menyebut seruan Megawati Soekarnoputri terhadap para pendukungnya dalam Pemilu 2024 harus menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali TNI-Polri.

"Netralitas TNI/Polri merupakan suatu keharusan karena mereka adalah abdi negara yang wajib melayani seluruh rakyat tanpa memandang preferensi politik rakyat yang dilayani," kata Poengky, dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

Poengky pun kemudian menyinggung terkait masa reformasi dimana TNI-Polri dituntut untuk serius melaksanakan netralitasnya.

Hal itu berarti TNI-Polri tidak berpolitik atau menunjukkan keberpihakan pada kelompok politik tertentu, serta tidak menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih.

Baca juga: Rela Tinggalkan Gaji Besar di Pertamina, Ahok Dilarang Megawati untuk Mundur: Kita Lawan Penguasa

Baca juga: TKN Prabowo-Giban Sebut Syarat Presiden Harus Bisa Joget, Wiranto: Menghormati Budaya

Baca juga: Cak Imin Singgung Proyek Food Estate Saat Kampanye di Sragen: Mengulang Orde Baru

Sementara pada masa Orde Baru, meskipun ABRI (TNI-Polri) wajib netral. Akan tetapi, rezim saat itu menyalahgunakan kewenangan dengan menjadikan ABRI berpihak pada presiden sehingga turut melanggengkan kekuasaan Soeharto selama tahun.

Sebab itu, menurutnya seruan Megawati agar aparat TNI/Polri bersikap netral sangat penting untuk menjadi acuan agar jangan sampai ada kemunduran dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Pihaknya, kata ia, juga mendukung adanya tindakan tegas kepada para pihak yang melakukan intimidasi kepada rakyat dalam Pemilu.

"Kami sangat setuju jika oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi pada masa pemilu (misalnya kasus Gunungkidul, Boyolali, dan Manado) harus diproses hukum secara tegas agar ada efek jera," tegasnya, dikutip dari Antara.

Di sisi lain, Kompolnas sebagai pengawas eksternal, kata Poengky, sudah menegaskan berulang-ulang agar pimpinan dan seluruh anggota Polri harus netral.

KSAD Maruli Simanjuntak Minta Megawati Resmi Lapor

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempersilahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan dugaan intimidasi yang disebutkan ke TNI Angkatan Darat.