Jalur Khusus Batubara

Polemik Batubara di Jambi - Kementerian ESDM dan Pemprov Jambi Beda Pendapat

Polemik operasional batubara di Jambi belum juga menemukan titik terang. Kementerian ESDM mengaku telah memfasilitasi Pemprov Jambi

Penulis: Wira Dani Damanik | Editor: Suci Rahayu PK
tribunjambi/musawira
Tongkang angkut batubara bersandar di tepi Sungai Batanghari Desa Muara Jambi. Saat ini, Pemprov Jambi melarang angkutan batubara melewati jalan nasional. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Polemik operasional batubara di Jambi belum juga menemukan titik terang.

Pemerintah Provinsi Jambi sempat menyebut kesulitan saat ingin bertemu dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batubara, namun ini dibantah pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kementerian ESDM mengaku telah memfasilitasi Pemprov Jambi untuk melakukan pertemuan dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batubara.

Hal ini diungkapkan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria, saat dihubungi pada Rabu (31/1/2024).

Lana mengungkapkan permintaan fasilitasi pertemuan dengan pemilik IUP batubara Jambi dilakukan Gubernur Jambi Al Haris pada saat rapat melalui daring akhir Desember 2023 lalu.

"Sehingga pada 2 Januari 2024 dilakukan rapat bersama pemilik IUP batubara Jambi," ungkap Lana.

Baca juga: Karang Taruna Kota Jambi Gelar Pelatihan Jahit, Desain Grafis dan Word Gratis, Ini Cara Daftarnya

Baca juga: Jadwal Acara SCTV Hari ini Kamis 1 Februari 2024: Sinetron Tertawan Hati dan Di Antara Dua Cinta

Lana mengungkapkan berdasakan realiassi tahun 2023, ada 94 badan usaha pertambangan batubara di Provinsi Jambi yang mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Aggaran Biaya (RKAB).

Kementerian ESDM mendorong agar pengembang jalan khusus batubara, dapat segera menyelesaikan proses pembangunan jalan.

Sebab pengangkutan ini sangat penting dalam pemenuhan batubara kelistrikan umum dari Provinsi Jambi sebanyak 3,9 juta ton.

"Sehingga ke depan kegiatan pengangkutan batubara tidak menggunakan jalan nasional," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi akui kesulitan melakukan pertemuan dengan pemegang IUP batubara di Provinsi Jambi.

Karena itu Pihak Pemprov Jambi meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemegang IUP yang aktif bersama Gubernur Jambi.

“Iya, kesulitan, karena kewenangan ini bukan ada di kita. Makanya kita kemarin meminta ke Dirjen Minerba melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara agar nanti Pak Gubernur dipertemukan dengan pemegang IUP,” kata Johansyah Karo Perekonomian Setda Provinsi Jambi, baru-baru ini.

Baca juga: Jadwal Acara RCTI Hari ini Kamis 1 Februari 2024: TOP Masih Ngojek dan Jangan Bercerai Bunda

Rencana bertemu dengan pemegang IUP ini dimaksudkan untuk membicarakan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi.

Johansyah mengaku jika Gubernur Jambi yang mengundang pemegang IUP yang datang pada rapat hanyalah utusan ataupun perwakilan pengusaha batubara.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved