Kementerian ESDM Mengaku Telah Fasilitasi Pemprov Jambi Bertemu Pemegang IUP Batubara Awal Januari

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah memfasilitasi Pemprov Jambi untuk melakukan pertemuan dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batubara. 

Hal ini diungkapkan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria, saat dihubungi pada Rabu (31/1/2024).

Lana mengungkapkan permintaan fasilitasi pertemuan dengan pemilik IUP batubara Jambi dilakukan Gubernur Jambi Al Haris pada saat rapat melalui daring akhir Desember 2023 lalu.

"Sehingga pada 2 Januari 2024 dilakukan rapat bersama pemilik IUP batubara Jambi," ungkap Lana.

Lana mengungkapkan berdasakan realiassi tahun 2023, ada 94 badan usaha pertambangan batubara di Provinsi Jambi yang mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Aggaran Biaya (RKAB).

Kementerian ESDM mendorong agar pengembang jalan khusus batubara, dapat segera menyelesaikan proses pembangunan jalan. Sebab pengangkutan ini sangat penting dalam pemenuhan batubara kelistrikan umum dari Provinsi Jambi sebanyak 3,9 juta ton.

"Sehingga ke depan kegiatan pengangkutan batubara tidak menggunakan jalan nasional," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi akui kesulitan melakukan pertemuan dengan pemegang IUP batubara di Provinsi Jambi.

Karena itu Pihak Pemprov Jambi meminta Dirjen Minerba Kementrian ESDM untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemegang IUP yang aktif bersama Gubernur Jambi.

“Iya, kesulitan, karena kewenangan ini bukan ada di kita. Makanya kita kemarin meminta ke Dirjen Minerba melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara agar nanti Pak Gubernur dipertemukan dengan pemegang IUP,” kata Johansyah Karo Perekonomian Setda Provinsi Jambi, baru-baru ini.

Rencana bertemu dengan pemegang IUP ini dimaksudkan untuk membicarakan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi.

Johansyah mengaku jika Gubernur Jambi yang mengundang pemegang IUP yang datang pada rapat hanyalah utusan ataupun perwakilan pengusaha batubara.

“Jadi kita harapkan dari Kementrian ESDM untuk memfasilitasi pertemuan pak gubernur dengan pemegang IUP,” ucapnya.