Benarkah Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukan? Alasannya? Apa Kata Ganjar dan Cawapresnya?

TRIBUNJAMBI.COM - Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD buka suara soal kabar pengunduran diri Menkopolhukam jelang Pilpres 2024.

Bagaimana kabar tersebut kian berembus ditengah masyarakat saat ini?

Seperti diketahui bahwa Mahfud merupakan salah satu peserta dalam kontestasi Pilpres 2024.

Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar Pranowo dengan nomor urut 03.

Tak hanya Mahfud MD yang kini menjabat dalam pemerintahan, dua cawapres dan satu capres juga.

Dua cawapres tersebut yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang kini menjabat sebagai Wakll Ketua DPR RI.

Kemudian ada Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Sementara Capres tersebut yakni Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Baca juga: Mengenal Istilah Greenflation, Ditanyakan Cawapres Gibran Rakabuming Raka ke Mahfud MD saat Debat

Baca juga: Mengenal Istilah MMI dalam Gempa Bumi, Ada 12 Kategori Getaran

Baca juga: Arti Mimpi Melahirkan Padahal tidak Hamil, Pertanda Apa? Ini Penjelasannya

Terkait kabar pengunduran itu disampaikan Ganjar Pranowo usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Dia menyampaikan itu terkait ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih.

Ganjar Pranowo mengaku telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar Pranowo.

Dia mengatakan, ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas disela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Setelah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," tutur Ganjar.

Baca juga: Jokowi, Ganjar, Prabowo dan Anies Ucap Selamat Ulang Tahun ke Megawati, Presiden Kirim Bunga Anggrek